TERAS, Manado- Tahun 2021 akan menjadi tahun kerja bagi para wakil rakyat kita di DPRD Sulawesi Utara. Di bawah kepemimpinan Fransiskus Andi Silangen sebagai ketua, DPRD akan berbenah soal kinerja.
Mulai dari menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi juga perihal produksi peraturan daerah (Perda), yang memang menjadi kewenangan lembaga legislatif yang dipimpinnya.
“Terus terang saja, saya bilang, mari kita merenung bersama indikator keberhasilan lembaga legislatif itu adalah legislasi. Perda yang dihasilkan dan bukan Perda yang sudah harus kita kerjakan misalnya perda apbd, itu biasa,” ungkap Silangen usai memimpin rapat kerja Pimpinan Dewan, Fraksi dan Komisi, Selasa (5/1/2020) sore.
Ia mengakui pada sepanjang tahun 2020, DPRD Sulut mandul perda inisiatif. Dan dalam rapat tersebut dibahas hambatan-hambatan mengapa DPRD tidak menghasilkan satu perda yang inisiasi lembaga perwakilan rakyat Sulut tersebut.
“Makanya kalau kita tahu hambatannya, kita bisa intervensi persoalan-persoalan ini supaya tidak terulang lagi 2021. Jadi itu semua yang kita bahas dalam rapat,” tandasnya.
Selain itu, kata Silangen, wacana on call bagi anggota dewan untuk aktif hadir dalam kegiatan-kegiatan di DPRD akan dimantapkan pihaknya.
“Akan kita laksanakan dengan teknis yang akan kita tetapkan. Mereka setuju karena semua punya semangat yang sama bahwa kita lembaga dewan ini fungsinya adalah wajib menerima aspirasi dan kunjungan-kunjungan dari luar daerah. Coba diperhatikan, tahun 2020 cuma Sekwan yang selalu melakukan itu. Dan ini bukan sesuatu yang baik bagi torang pe lembaga ini,” tambah politisi PDIP itu.
Ia berharap dengan perbaikan kinerja nantinya, empat tahun periode ini berakhir, masyarakat akan puas dengan kerja para anggota dewan, dan DPRD Sulut secara lembaga.
“Kita sudah bercita cita di awal tahun ini sampai empat tahun ke depan, rakyat bisa rasa oh ini kote tu dewan,” tandasnya tersenyum.
Pada kesempatan yang sama, Silangen juga meminta dukungan pers dan media untuk mensosialisasikan kinerja DPRD. Ia juga tak mengapa jika para anggota dewan dikritik jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Silakan saja. Ini untuk kebaikan lembaga ini dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tutup Silangen. (YSL)
