TERAS, Manado- Legislator Sulawesi Utara, Sandra Rondonuwu (Saron) angkat bicara soal pemberlakuan pajak bagi nelayan yang diterapkan oleh pemerintah. Ia mengatakan hal ini sangat menyusahkan bagi para nelayan kecil.
Hal ini diungkapkan oleh personel Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan itu saat rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka MenenganDaerah (RPJMD) Gubernur tahun 2021-2026 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna, Rabu (19/5/2021) sore.
Dikatannya, saat ini Pemerintah Pusat tepatnya Kementerian Kelautan tengah mensosialisasikan pajak bagi nelayan sebesar 25 persen dari hasil yang ditangkap.
“Ini beking rakyat susah. Tidak bisa begini. Saya ingat pada waktu yang lalu juga akan ada pajak pertanian dan perkebunan, saya dan pak Wenny Lumentut (mantan anggota DPRD Sulut, red) membuat konsep bersama menentang pajak pertanian, dan kami bersyukur pak Gubernur Olly Dondokambey memperjuangkan aspirasi kami sehingga pajak pertanian hanya menjadi satu persen. Kita harus berjuang untuk nelayan juga,” ajak politisi PDIP itu.
Menurut dia, jika pajak 25 persen bagi nelayan diberlakukan, nelayan akan semakin susah.
“Saya minta, mari kita sepakat bersama-sama melakukan penolakan itu. Mo mati torang pe nelayan, mo mati torang pe rakyat kalau kemudian ada pajak yang seperti itu. Jangan bekeng susah pa torang pe nelayan,” tambah wakil rakyat yang juga mantan aktifis itu.
Pada kesempatan yang sama pula, Saron menyampaikan keluhan nelayan yang ditangkap bahkan diusir saat akan mencari ikan di perairan Maluku. Ia meminta pemerintah mengambil sikap serius terhadap masalah ini.
“Ini masih wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau memang ada aturan seperti itu, harus ada perubahan. Kita harus usulkan aturan seperti itu tidak bisa diberlakukan. Torang warga Indonesia dipisah-pisahkan dengan zona daerah. Posisi ikan kan berpindah-pindah. Hari ini di laut Sulut besok mereka pindah ke laut lain,” keluhnya.
Untuk itu Ketua Badan Kehormata tersebut meminta kesepakatan dari pimpinan DPRD untuk berjuang bersama-sama dengan para nelayan.
“Kalau pajak pertanian bisa kita tekan menjadi satu persen, mar torang berjuang untuk para nelayan juga,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Minsel-Mitra tersebut. (YSL)
