TERAS, Manado- Berbagai keluhan masyarakat tentang stok vaksin yang menipis, mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur, Steven Kandouw. Ia mengaku bahwa masalah ketersediaan vaksin berlaku secara nasional, dengan alasan bahwa sekarang lebih banyak pelaksanaan vaksin yang kedua.
Hal ini disampaikan oleh Wagub, dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Selasa (10/8/2021) sore.
“Respon tentang ketersedian vaksin, ini berlaku secara nasional. Distribusi vaksin itu secara nasional. Sementara lebih banyak untuk pelaksanaan vaksin yang ke dua. Ada yang vaksin yang ketiga sebagai booster untuk tenaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat, juga diberikan kepada masyarakat,” ungkap Wagub.
Ia bahkan menyampaikan keoptimisannya soal target pemerintah untuk mencapai Herd Immunity pada Oktober nanti.
“Dari pertama pak Gubernur punya ikhtiar dan semangat bahwa Natal ini (25 Desember 2021) akan dirayakan seperti biasa, yaitu dengan mencapai target Herd Immunity tingkat propinsi. Mungkin teman-teman belum lupa, Sulut propinsi yang tidak menolak vaksin AstraZeneca. Hampir semua menolak, tapi kita tidak. Dan didorong pak Gubernur, kabupaten/kota juga memasivkan vaksinasi sehingga Kota Manado dan Tomohon masuk kota terbanyak yang melaksanakan vaksin,” terang Wagub.
Kandouw juga mengatakan bahwa Gubernur terus melobi-lobi, dengan kontak sana-sini agar Sulawesi Utara mendapatkan kuota vaksin yang lebih dari daerah-daerah lain.
“Selain itu, kami mengapresias peran TNI/Polri dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Karena seperti yang kita lihat masih banyak yang melanggar. Batas pertemuan hanya 50 orang tapi masih ada yang berkumpul lebih dari 100. Kebijakan apapun, kalau tidak ada partisipasi akan gagal tercapai,” tandas mantan Ketua DPRD Sulut itu.
Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada kabupaten/kota yang merespon permintaan gubernur untuk membuat rumah-rumah sakit sementara bagi pasien Covid-19. Seperti Bitung dan Minut, Minahasa. Di atas 50 persen ketersediaan bed untuk pasien.
“Soal isu-isu di media sosial, harus dilihat dua sisi. Yakni juga mendengar penjelasan pihak rumah sakit dan pihak pasien/keluarga,” kata Wagub.
Terkait pembayaran honor tenaga kesehatan, Wagub mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Dimana ada kelebihan anggaran honor sebesar kurang lebih 20 persen.
“Penyalurannya harus berdasarkan asas akuntabilitas. Memang agak ribet hitungnya, lebih baik hati-hati,” tutup dia. (YSL)
