TERAS, Manado- Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara, Rocky Wowor mengingatkan Pemerintah Propinsi (Pemprop) soal arah kebijakan ekonomi daerah, terkait dengan penanganan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2021, Senin (23/8/2021) sore.
Ia mengatakan, dirinya melihat di arah kebijakan ekonomi daerah Propinsi Sulawesi Utara, pada poin satu yang sementara dijalani delapan bulan terakhir, tertera pemulihan ekonomi daerah akibat Covid-19 dan upaya menggerakkan kembali sektro pariwisata.
“Seperti yang kita semua tahu saat ini kita mengalami pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh sektor perekonomian dan kesehatan kita. Harapannya di KUA, arah kebijakan daerah yang menjadi poin nomor satu,” ungkap dia.
“Prioritas nomor satu adalah menggerakkan pariwisata namun menurut hemat pandangan saya dalam pandemi ini kita harus fokus dulu terhadap kesehatan dan infrastruktur yang ada,” tambah Rocky.
Ia berharap juga, apa yang disampaikan oleh Gubernur Olly Dondokambey bahwa kita harus membangun perekonomian daerah, pertanian, perikanan untuk lebih maju akan terwujud.
“Namun saya lihat perikanan, dan IKM-IKM semua di poin lima dan enam. Pariwisata nomor satu. Padahal saat ini pemerintah pusat bilang semua pariwisata harus tutup dulu. Tidak ada pariwisata yang jalan, karena kita lagi fokus melawan Covid-19. Harus ada proyek proyek seperti membangun jalan, selain membangun kesehatan,” terang Rocky panjang.
Wakil rakyat daerah pemilihan Bolmong Raya ini juga meminta ada penjelasan dari Sekretaris Propinsi, Edwin Silangen.
“Saya pribadi kurang mengerti atau mungkin saya salah, minta penjelasan dari Sekprop,” pintanya.
Dalam penjelasannya, Sekprop mengatakan bahwa dalam KUA-PPAS Perubahan 2021 perlu disampaikan soal namanya asumsi.
Dimana TAPD ketika menetapkan asumsi ini mempunyai dua dasar pertimbangan, yang pertama kita mencermati kondisi perkembangan makro secara nasional. Termasuk target asumsi makro secara nasional sebagaimana yang dicantumkan dalam APBN 2021.
“Kami berkesimpulan bahwa arah kebijakan yang pertama adalah pemulihan ekonomi dan penanganan covid, karena tidak ada satu pun propinsi maupun secara global di dunia ini termasuk NKRI yang tidak berupaya untuk menangani pandemi Covid-19. Tapi di satu sisi kita juga harus menggairahkan ekonomi yang ada di daerah ini. Dengan pertimbangan itu kemudian kami menetapkan angka-angkanya,” jawabnya. (YSL)
