TERAS, Manado – Personil Badan anggaran DPRD Sulut, Arthur Kotambunan meminta kepada Ketua tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Edwin Silangen untuk memberikan jaminan terhadap gaji Tenaga Harian Lepas ( THL ) hingga Desember 2021 nanti.
Hal ini disampaikan politisi PDIP itu saat rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2021 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna, Selasa (14/9/2021) siang.
“Kalau bisa, Biro Umum harus memprioritaskan membayar gaji dari pada membangun gedung atau makan minum,” ungkap Kotambunan.
Selain persoalan Gaji THL, personil Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum ini juga meminta adanya perhatian terkait dengan pemotongan anggaran di Biro Hukum.
“Biro hukum sebagai garda terdepan dalam menghadapi persoalan hukum harus bisa dialokasikan anggaran yang memadai. Apalagi Biro Hukum terus berupaya dalam menghadapi persoalan hukum Pemerintah Sulut,” tandasnya.
Di samping itu, Kotambunan juga meminta adanya pengaturan teknis, mekanisme dan adminitrasi yang baik pada Biro Kesra terkait dengan permohonan bantuan pembagunan rumah ibadah.
Mantan Wakil ketua DPRD Sulut dua periode ini juga memberikan dukungan terhadap program pembuatan barcode sebagai penanda jika sebuah rumah ibadah sudah pernah menerima bantuan sebagai bentuk kontrol.
“Ini adalah control agar penyaluran bantuan untuk rumah ibadah bisa merata,” tukasnya. (YSL)
