TERAS, Manado- Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Selasa (12/10/2021). Masalah penggunaan anggaran menjadi sorotan anggota dewan, Melky Jakhin Pangemanan (MJP).
Pasalnya, dalam presentasi laporan program dan kegiatan kerja yang dipaparkan oleh Kepala DP3A, dr Devie Tanos, belanja pegawai mencapai 53 persen dari anggaran sebesar Rp10 miliar lebih.
“Coba dibuka lagi datanya, ini belanja pegawai mencapai 53 persen. Padahal kalau dibaca aturan dan ketentuan penggunaan anggaran, Kementerian Dalam Negeri memberikan dorongan bagi daerah agar anggaran belanja pegawai tidak lewat dari 30 persen jumlah anggaran. Dan dinas ini malah melakukan pemberdayaan dan perlindungan pegawai,” ungkap MJP.
Karena itu, politisi PSI ini mengatakan bahwa jika ia diberikan kesempatan untuk mengganti nomenklatur instansi yang dipimpin oleh istri Wakil Gubernur Steven Kandouw itu, maka ia akan mengganti nama DP3A menjadi dinas pemberdayaan pegawai.
Oleh karena itu, kata MJP, semua pihak perlu mendorong adanya upaya-upaya dari pemerintah dan DPRD membuat program yang berimplikasi positif kepada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Kalau saya lihat di sini, datanya, pagu anggarannya Rp10 miliar lebih. Yang dibagi Rp9 miliar lebih untuk Dinas, dan UPTD Rp800 juta sekian. Tapi program kegiatan sangat-sangat sedikit. Bahkan sub kegiatannya juga relatif sangat sedikit. Bahkan ada yang hanya tiga kegiatan,” sorotnya.
Wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu mengharapkan, DP3A melakukan inovasi baru yang tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi agar bisa buat policy atau kebijakan yang dapat memfasilitasi dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Nah kalau ternyata sama maka ini anggarannya seperti autopilot, padahal ekseptasi kita dengan ibu Devie pasti akan lebih maju. Karena standarnya sudah tinggi, kemitraan yang dibangun bukan hanya apresiasi terus. Bentuk kita membantu pemerintahan ODSK adalah dengan kita memberikan kritikan yang konstruktif,” kata MJP lagi.
Menjawab sorotan ini, Kepala DP3A, Devie Tanos tak membela diri soal pembagian anggaran di instansinya. Apalagi dirinya baru tiga bulan dilantik.
“Berbagai terobosan dan inovasi sementara disiapkan. Di antaranya bantuan-bantuan untuk perempuan dan anak. Mulai dari bantuan ekonomi bagi perempuan kepala rumah tangga miskin, dan lainnya,” kata Devie. (YSL)
