TERAS, Manado – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang digelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) harusnya melibatkan para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat.
Hal ini diungkapkan oleh personil Komisi I bidang Pembangunan dan Hukum, Imelda Nofita Rewah (INR) pada rapat dengar pendapat terkait Rencana Kegiataan Anggaran (RKA) dalam APBD tahun 2022 yang digelar, Selasa (2/11/2021).
“Rencana pembagunan daerah sebaiknya dilibatkan anggota DPRD Sulut terutama di tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga sejak awal, apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terekam,” ucapnya.
Jika dilaksanakan seperti ini, maka politisi PDIP itu berharap ada koordinasi untuk pemantapan program yang bisa sejalan dengan Pemerintah Provinsi.
“Selama ini dalam pelaksaaan Musrembang, DPRD Provinsi, khususnya Komisi I tidak dilibatkan oleh Bapelitbang padahal sinergitas ini sangat penting,” tambah dia.
Hal yang senada pun ditegaskan oleh Ketua Komisi I, Vonny Paat. Ia bahkan meminta agar Kepala Bappeda Sulut melakukan komunikasi dengan Bapelitbang di Kabupaten/Kota untuk mengundang anggota Komisi I sesuai dapil untuk hadir di Musrembang.
“Karena memang kita dihadapkan dengan dilema karena aspirasi yang disampaikan belum terakomodir,” tukasnya. (YSL)