TERAS, Manado- Anggota Badan Anggaran (Banggar), Sandra Rondonuwu memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari daerah pemilihannya (dapil) Minahasa Selatan (Minsel) pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2022 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (16/11/2021).
Salah satunya adalah jalan penghubung desa, antara desa Poigar II dan Desa Durian di Kecamatan Poigar yang panjangnya kurang lebih dua kilometer. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Sulut untuk membangun jalan penghubung dua desa tersebut. Pasalnya, karena kondisi jalan penghubung tersebut sangat sempit dan rusak berat, anak-anak pendidikan KPA yang membutuhkan jalan tersebut memilih menggunakan jalan trans Sulawesi yang rawan kecelakaan lalu lintas.
“Ini sangat berbahaya bagi keselamatan anak-anak tersebut. Karena banyak sekali kecelakaan lalulintas terjadi di jalan trans Sulawesi. Agar mereka aman, harusnya pemerintah membangun/memperbaiki jalan penghubung desa,” ungkap politisi PDIP yang kerap disapa Saron itu.
Selain itu, ia juga meminta Pemprov untuk meninjau langsung desa Ongkau yang sejumlah rumahnya kerap terendam air sungai dan membutuhkan perhatian.
“Saat turun sosialisasi Perda, beberapa waktu lalu, saya bahkan diajak warga untuk melihat langsung kondisi rumah-rumah yang terendam air sungai karena longsor. Karena itu diharapkan, Pemprov bisa mengambil tindakan,” tegas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Saron juga meminta agar Sekprov, Gemmy Kawatu memberi izin bagi SKPD mendampingi anggota dewan saat turun reses.
“Mengingat setiap kali kami turun melaksanakan reses ada begitu banyak usulan-usulan, yang kemudian kami usulkan jadi pokok pikiran tapi tidak terlaksana. Mungkin jika ada pendampingan dari SKPD, akan dapat mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat,” tambah dia.
Sekprov Gemmy Kawatu pun langsung memberikan respon. Ia menegaskan akan meminta para staf dari SKPD untuk mendampingi reses anggota dewan.
Sementara soal pembangunan jalan penghubung dua desa, menurut Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Steve Kepel mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait. (YSL)
