TERAS, Manado– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara, Tonny Supit (Tonsu) angkat bicara soal subsidi BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kabupaten/kota dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2022 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (15/11/2021) siang.
Menurut dia, Pemprov harus kembali mempertimbangkan anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan, karena ternyata hanya berlaku satu tahun saja, dan kemudian tiba-tiba hilang.
“Beberapa pasien mengadu kepada kami. Sudah di rumah sakit, tetapi setelah dibilang biayanya, mereka tidak mampu membayar, lalu kemudian mereka harus keluar dan melakukan pengobatan tradisional. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Tonsu.
Ia juga mencontohkan kasus di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang 16 ribu peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov, kini tidak lagi. Begitu [un dengan Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud.
“Mereka tidak mau tahu, yang kena sasaran adalah pemerintah kabupaten. Dapil saya banyak dikeluhkan karena sudah tidak dibiayai oleh APBD Provinsi,” tambah Tonsu.
Politisi PDIP itu meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov), Gemmy Kawatu selaku Ketua TAPD untuk melihat dan mempertimbangkan lagi anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan bagi Kabupaten/kota.
“Mohon pak Sekrov untuk melihat lagi. Kalaupun ada refocusing, dan anggaran tidak lagi mencukupi, minimal dijatah berapa yang bisa dibiayai oleh APBD Provinsi untuk BPJS kesehatan ini,” tambah mantan Bupati Sitaro dua periode ini.
Menjawab apa yang disampaikan oleh Tonsu, Sekprov Gemmy Kawatu menjelaskan bahwa yang menyangkut BJPS Kesehatan sesuai ketentuan menjadi tanggung jawab utama kabupaten/kota. Kemudian kata Kawatu, Pemprov bisa saja melakukan subsidi untuk itu, termasuk sampai dua tiga tahun kemarin yang masih mendapat subsidi.
“Akan tetapi dalam perbicangan kami yang terakhir dengan TAPD kabupaten/kota, maka terhitung tahun kemarin subsidi kami minta dialihkan ke kabupaten kota karena keterbatasan dana di Pemerintah Provinsi,” jawab Kawatu. (YSL)
