TERAS, Manado- Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meradang. Proyek-proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara yang amburadul menjadi alasannya.
Pada hearing bersama Dikda yang digelar di ruang rapat Komisi IV, Senin (13/12/2021) siang, para personel Komisi IV mengkritik habis-habisan proyek DAK Dikda yang berjumlah kurang lebih Rp159.908.281.000. Anggaran sebesar ini dimanfaatkan untuk membangun atau merenovasi infrastruktur sekolah, serta pengadaan peralatan sekolah. Para anggota Komisi IV mempertanyakan perencanaan, hingga siapa-siapa yang mengerjakan proyek DAK di Dikda Sulut.
Seperti yang dituturkan anggota Komisi IV, Yusra Alhabsy soal perencanaan pembangunan/renovasi salah satu SMA di daerah pemilihannya Bolmong Raya.
“Sangat aneh, ada sekolah yang dibangun tapi lantainya hanya dicor saja tanpa dipasangi tehel atau ubin. Sudah jaman sekarang, kok masih seperti itu. Perencanaan seperti apa yang dilakukan Dikda,” ungkap Yusra.
Pun hal yang sama disampaikan Sekretaris Komisi IV, Julius Jems Tuuk bahwa di dapilnya Bolmong Raya, ada sekolah yang direnovasi hanya ada lantainya saja tapi tanpa ada plafon. Bahkan ada sekolah yang bangun toilet tanpa ada septic tank.
“Dan ada juga yang aneh kami temukan di Dapil saya. Ada sekolah yang mendapatkan 10 item pekerjaan, tapi ada sekolah di Kembang Merta yang sama sekali tidak dapat apa-apa. Saya sempat terpikir ingin bertanya, kepala sekolah di situ bayar berapa ke Dikda sampai bisa dapat jatah 10 item pekerjaan sedangkan sekolah yang lain tidak,” beber Tuuk.
Ia juga mengatakan, atas temuan tersebut, dirinya langsung menelpon pihak Kejaksaan agar turun ke sekolah-sekolah karena pengerjaan proyek yang amburadul.
“Harusnya semua pembangunan yang dikerjakan adalah menciptakan masa depan bangsa melalui pelajar-pelajar ini. Mereka harus diberikan yang terbaik,” tukas politisi PDIP ini.
Kejanggalan lain juga dibeber oleh anggota Komisi IV, Hilman Idrus. Ia mengatakan, saat turun dapil Minut-Bitung beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan ada sekolah yang melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah.
“Sangat miris, pengadaan meja computer dan lemari-lemari tidak memenuhi standar. Maaf, kalau saya bilang meja-meja yang diadakan itu sama dengan meja untuk jual sayur di pasar. Ini sangat memiriskan,” ungkap Hilman yang juga langsung menujukkan foto-foto yang mereka ambil saat meninjau di sekolah-sekolah.
Atas sorotan ini, Kadis Dikda dr Grace Punuh meminta maaf dan menerima kritik dengan lapang hati. Namun ia menjelaskan bahwa untuk pekerjaan DAK, pihaknya baru mengetahui pihak ketiga yang akan mengerjakan pasca APBD perubahan. Dan pemenangan lelang ditentukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Diakui, kami butuh SDM untuk penentuan tender. Karena dalam lelang, penentunya adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Ada yang untuk perencanaan, dan ada pula yang untuk pekerjaan,” jawab Punuh.
Soal pengawasan, selain dari pihak Dikda ada pula dari konsultan pengawas.
“Itulah kekurangan yang terjadi, kami hanya menerima, tapi yang tentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” terangnya lagi.
Apa yang dijelaskan Punuh ini belum puas diterima oleh Komisi IV. Sehingga Ketua Komisi IV, Braein Waworuntu menskors hearing sebelum Dikda menghadirkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Harus ada penjelasan dari mereka,” tegasnya. (YSL)
