TERAS, Manado– Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Selasa (30/8/2022).
Nyaris kegiatan anggaran di instansi yang dipimpin oleh dr Grace Punuh tersebut dikuliti. Dan dalam rapat tersebut terkuak bahwa ada anggaran sebesar Rp 13 miliar yang ‘embang’ dan tak bisa digunakan.
Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berjumlah Rp 203 miliar.
Berdasarkan penjelasan Dikda, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan fisik sekolah tak bisa dimanfaatkan karena tidak memenuhi persyaratan.
“Ada beberapa sekolah yang mengajukan pembangunan fisik, tapi tak bisa menggunakan anggaran. Salah satu alasannya, karena ternyata tidak mempunyai lahan,” aku Punuh.
Penjelasan tersebut mendapatkan berbagai reaksi dari para personel komisi IV.
Kadis Punuh memberikan rincian, Rp 13 miliar itu adalah SMK sebesar Rp 6 miliar dan SMA Rp 7 miliar.
Anggota Komisi IV, Yusra Al Habsy pun angkat bicara. Menurut dia, anggaran yang tak bisa digunakan itu sangat disayangkan.
“Dunia pendidikan Sulut tercoreng. Pihak sekolah dalam hal perencanaan tidak beres, dan Dinas Pendidikan tidak maksimal dalam hal pengawasan. Ini bisa dikategorikan kasus,” ucap politisi PKB itu.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi IV Careig Naichel Runtu (CNR).
“Ini sangat merugikan dunia pendidikan Sulut. Perencanaan dan pengawasan harus dimaksimalkan agar tidak ada anggaran yang sudah jadi milik kita tapi harus dikembalikan lagi,” tegas CNR.
Pada saat yang sama, Ketua Komisi IV, Vonny Paat meminta agar Dikda membeberakan data sekolah-sekolah yang mengusulkan program fisik tapi ternyata tak punya lahan.
“Kami mau datanya sekarang. Bukan besok apalagi nanti,” tegas Paat. (*)
