TERAS, Manado- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian (JAK) memberi perhatian khusus pada proses pembahasan dan penetapan APBD. Baik APBD induk 2023, maupun APBD Perubahan tahun 2022 yang KUA-PPAS-nya baru disampaikan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam rapat paripurna, Rabu (14/9/2022).
JAK mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberi perhatian terhadap postur APBD yang harus melihat kepentingan masyarakat, di tengah gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta dampak-dampaknya.
“Kita harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat karena kenaikan harga BBM ini. Kita bisa lihat di kabupaten/kota atau provinsi lain yag juga ada dana bantuan sosial sebagai jaringan pengaman dari dampak kenaikan harga BBM,” ungkap JAK.
Ia juga meminta agar Pemprov melakukan evaluasi terhadap SKPD yang capaian targetnya tidak maksimal, serta pemangkasan anggaran yang disebutnya akan mempengaruhi kinerja.
“Karena yang pasti SKPD akan dipangkas anggarannya. (Mungkin) Rp 1 miliar, atau Rp 1,5 miliar. Tapi harus tetap ada formula khusus bagaimana pemotongan atau pemangkasan anggaran jangan sampai juga menghambat program-program kegiatan di SKPD. Sekprov dan TAPD harus benar-benar cermat soal ini,” tegas politisi Partai Golkar itu. (*)
