TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, (24/10/2022).
Rakor yang diikuti oleh Bupati Joune JE Ganda SE MAP (JG), Forkopimda dan perangkat daerah ini bertujuan untuk membahas langkah konkrit dalam pengendalian inflasi di daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.
Menindaklanjuti rakor tersebut, Bupati Ganda menginstruksikan dinas terkait, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk segera menyusun neraca pangan supaya bisa memantau dan mengawasi pergerakan harga komoditas pangan yang memberikan dampak inflasi di Kabupaten Minahasa Utara.
Rakor ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Margo Yuwono, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, mewakili Kapolri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., mewakili Kejagung Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono dan Mewakili Panglima TNI, Kasum TNI – Letjen TNI Eko Margiyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia dan Forkopimda.
Kementerian Perdagangan dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 21 Oktober 2022 berada dalam kondisi yang stabil. Bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu.
Kecuali beras dan kedelai yang memerlukan perhatian khusus, daerah tidak perlu membuat sistem pemantauan, cukup integrasi dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) kemendag agar daerah menganggarkan dana APBD Bapokting sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistika Margo Yuwono menyampaikan bahwa dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi.
Masing-masing, indeks perkembangan harga, indeks disparitas harga antar wilayah dan koefisien variasi harga mingguan. Ketiganya akan menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur,
Selanjutnya dipaparkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, bahwa perlu segera dilaksanakan pengadaan CBP karena posisi stok Beras di BULOG kurang dari 800 ribu ton. Diperlukan percepatan realisasi impor komoditas kedelai dan bawang putih serta persiapan sarana prasarana untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas produk pangan. Dengan melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah dan penguatan stok pangan nasional”.
Sementara Dirtipideksus Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa Polri memiliki data inflasi seluruh daerah yang bersumber dari Bhabinkamtibmas. “Polri siap membantu kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan,” tegasnya.
Senada dikemukakan Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono. “Saya pesankan kepada jajaran TNI di daerah untuk membantu kepala daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah termasuk inflasi,” kata dia seraya menyampaikan pesan Panglima TNI mengenai kampanye gerakan menanam.
Saat menutup rapat, Mendagri Tito Karnavian berpesan agar daerah merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pengendalian inflasi secara rutin. Agar pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi di tengah-tengah kondisi global yang belum menentu dan masih dinamis.
“Daerah perlu memperhatikan komoditas pembentuk terjadinya inflasi dengan melakukan pemantauan harga dan stok. Untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan barang bahan pokok dan barang penting. Melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan memastikan distributor agar tidak menahan barang, merealisasikan BTT untuk mendukung inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD,” pungkas Karnavian. (CIV)
