TERASMANADO.COM- Anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Boy Tumiwa menyampaikan pandangannya dalam rapat pembahasan APBD 2023, yang digelar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov, Senin (3/11/2022).
Ia mengingatkan TAPD untuk mengimplementasikan APBD 2023 sesuai dengan skema Rencan Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD), yang di antaranya adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, yang di dalamnya ada 8 program prioritas pembangunan.
Yakni percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas dalam negeri, pembangunan kepariwisataan, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kualitas tata pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Pak Sekprov, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan APBD 2023, sehubungan dengan delapan prioritas pembangunan. Bagaimana kita mengimplementasikan dengan konektivitas anggaran ini,” ungkap Tumiwa kepada Sekprov yang merupakan Ketua TAPD Pemprov Sulut, Praseno Hadi.
Ia mencontohkan percepatan penanggulangan kemiskinan, yang anggarannya harus berbasis outcome, dan bukan output saja.
“Kalau dulu, yang penting so beking pusat pembantu kesehatan. Sudah. Sudah selesai, tapi manfaatnya sampai sekarang, kita lihat tidak ada aktfitas apa-apa. Yang penting proyeknya sudah selesai, tidak apa-apa tapi ternyata tidak ada aktifitas. Atau pasar, pembagunannya selesai. Yang penting so beking tapi ternyata sampai sekarang tidak ada orang ba jual,” terang Tumiwa.
Menurut dia, pembangunan yang sampai di output saja tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Sekarang saya ingin (bertanya), kira-kira, dalam program-program ini diimplementasikan melalui dinas-dinas mana? Misalnya percepatan penanggulangan kemiskinan. Outputnya memang kita lihat, kita baca melalui penelitian statistik kemiskinan angkanya kita lihat turun. Tapi program-program apa yang bisa menurunkan angka kemiskinan, atau cuma bantuan-bantuan dan sebagainya,” tanya Tumiwa.
Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dikaitkan dengan Dinas Pendidikan Daerah.
“Sedangkan tidak diturunkan sebesar Rp70 miliar ini, hasilnya begini. Nah sekarang, jika diturunkan Rp70 miliar, atau apapun di dalamnya, apa hasil yang akan dicapai. Saya melihat ke dalam. Contoh yang simple saja, kami lihat anggota DPRD bahas anggaran Rp 4 triliun, kami kayak pengemis. Gaji saja, so de pe hari belum dapa. Ini contoh saja,” tambah politisi PDIP itu.
Ia mempertanyakan masalah-masalah di SKPD, apakah ini berkaitan dengan sistem atau SDM.
“Atau apakah Badan Keuangan Daerah bekerja sesuai sistem atau melarang-larang mo kase cair, dan sebagainya. Saya sudah tanya di Bagian Keuangan DPRD, tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan, ada apa sebenarnya,” tambah Tumiwa lagi.
“Sedangkan kami anggota dewan mengalami hal seperti ini. Apalagi ke luar, ke masyarakat. Tidak heran beberapa waktu lalu, Ombudsman memberikan penilaian pelayanan publik tidak sebagaimana mestinya,” tandas Tumiwa.
Ia berharap, apa yang disampaikannya bisa ditindaklanjuti oleh TAPD. Agar seluruh prioritas pembangunan, bukan hanya dirasakan masyarakat dalam wujud pembangunan fisik, tapi memberikan dampak yang berkesinambungan bagi publik, serta pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan tepat sasaran. (*)
