TERASMANADO.COM- Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow kembali mempertanyakan data bantuan sosial untuk kelompok dan perorangan yang sempat ia tanyakan pada rapat pembahasan APBD 2023, Kamis (3/11/2022) dan Jumat (4/11/2022) pekan lalu.
Walukow mengaku, hingga rapat pembahasan hari ketiga, Senin (7/11/2022), dirinya belum mendapatkan jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas apa yang ia pertanyakan.
Ia bahkan menyebut, rapat pembahasan APBD yang dilakukan Banggar dan TAPD tidak lebih seperti diskusi tanya jawab, yang tidak jelas output-nya bagi masyarakat.
“Saya belum mendapatkan gambaran apakah APBD Ini pro rakyat atau tidak. Bantuan sosial untuk kelompok, bantuan sosial untuk perorangan dan bantuan-bantuan untuk rumah ibadah. Kalau bisa kita buka di sini secara terang benderang, supaya ini diketahui publik,” ucap Walukow tegas.
Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap jawaban Sekprov Praseno Hadi, bahwa untuk data-data bantuan baru akan terlihat di DPA.
“Kalau nanti dilihat di DPA, berarti anggaran sudah diketuk. Proses politik di DPRD sudah selesai. Kalau misalnya tidak dianggarkan, siapa yang akan tanggung jawab. Saya atas nama Fraksi Partai Demokrat ingin mengetahui dengan benar berapa persen di APBD 2023 untuk bantuan-bantuan ke masyarakat. Jangan nanti sudah diketuk baru mau dilihat. Bisa dipotong ini, bisa dipangkas atau dihilangkan,” terang Walukow panjang.
“Saya minta kejelasan. SKPD jangan hanya fokus mengurus anggarannya masing-masing. Karena saat turun di masyarakat, bukan kalian yang akan ditanyakan oleh masyarakat soal anggaran bantuan ini, tapi kami,” tegasnya lagi.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wakil ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay, yang meminta dengan tegas data dan prosentase anggaran bantuan di APBD 2023 kepada TAPD.
“Saya setuju dengan pak Henry. Ini serius pak Sekprov. Kami minta data-data itu,” tegas Mailangkay yang juga merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulut itu.
Sekprov Praseno Hadi menjawab pertayaan dan pernyataan dari Walukow dan Mailangkay, bahwa APBD 2023 adalah untuk kepentingan rakyat. Dimana ada 300 pokok pikiran (pokir) yang isinya adalah hasil reses anggota dewan, mendapatkan alokasi anggaran di APBD.
“Kalau direkap, mungkin butuh waktu untuk data-datanya,” kelit Sekprov.
Jawaban Sekprov dirasa belum memuaskan oleh Walukow dan Mailangkay, yang meminta TAPD segera mengirimkan datanya dalam bentuk PDF.
“Kan tinggal di-WA PDF-nya pak Sekprov,” kata mereka. (*)
