TERASMANADO.COM – Sidang lanjutan perkara perdata atas gugatan yang diajukan Wenny Lumentut lewat Kuasa Hukumnya Heivy Mandang, SH, Jantje Daniel Suoth SH, M.H, Maulud Buchari, SH kepada tergugat I Dra. Jolla Jouverzine Benu, tergugat II Willem Potu, tergugat III Olfie Liesje Suzana Benu, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tondano, Minahasa, Kamis (23/2/2023).
Agenda persidangan adalah tanggapan penggugat atas eksepsi dari para tergugat. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Nur Dewi Sundari, Hakim Anggota Dominggus Adrian Puturuhu, dan Steven Walukouw SH serta Panitera Endah Dewi Lestari Usman.
Dalam perkara ini ada beberapa pihak yang ikut turut tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon turut tergugat I, Petricks Patiasina SH turut tergugat II, Tessar Brandy Soewarno turut tergugat III, Lurah Talete Satu sebagai turut tergugat IV, Lurah Talete Dua sebagai turut tergugat V.
Dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat Heivy Mandang dalam tanggapan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat telah dibaca dan mempelajarinya.
Dan dalam repliknya Heivy Mandang bersama timnya menyatakan bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Jolla Jouverzine Benu sebagai tergugat I.
“Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan dalam gugatan terdahulu,” kata Heivy.
Untuk mengungkapkan kasus ini dipersidangan, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat Wenny Lumentut akan mengadirkan para penjual tanah dipersidangan sebagai saksi.
“Alasan penggugat akan menghadirkan para penjual di persidangan karena penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan penggugat tarik sebagai pihak dalam gugatan, dalam hal ini mereka yang menyebabkan kerugian atas penggugat dan karena para penjual tidak menyebabkan kerugian pada penggugat sehingga pengugat tidak menarik para penjual sebagai pihak dalam perkara ini,” ujar Heivy.
Heivy bersama timnya juga menegaskan dalam isi repliknya bahwa bukti kepemilikan hanya berupa akta jual beli bukan berarti penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena siapa pun warga negara Indonesia dapat mengajukan gugatan apabila ada hak keperdataannya yang dilanggar dan menyebabkan kerugian.
“Dengan tergugat memasuki objek tanah milik penggugat yang saat ini sudah menjadi objek sengketa maka itu berarti penggugat mempunyai legal standing untuk menggugat,” jelas Heivy didampingi Kuasa Hukum Jantje Daniel Suoth, dan Maulud Buchari.
“Gugatan penggugat sudah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sehingga gugatan penggugat atas nama Wenny Lumentut haruslah dikabulkan oleh majelis hakim,” sambung Heivy.
Mengenai Akta Jual Beli (AJB) yang dimiliki oleh penggugat merupakan bukti kepemilikan yang sah dari penggugat atas objek sengketa.
“Mengenai belum adanya sertifikat, itu disebabkan karena adanya halangan dan keberatan dari tergugat satu sehingga turut tergugat satu belum dapat melanjutkan proses untuk menerbitkan sertifikat atas tanah milik penggugat,” tutur Heivy.
Dalam tanggapan replik penggugat juga menyatakan, tidak benar kalau di Talete Satu pada tahun 2021 ada pemekaran. Karena pemekaran terjadi sejak tahun 1978 saat Kota Tomohon masih tergabung dengan Kabupaten Minahasa.
Di mana pemekaran tersebut dari Kelurahan Talete kemudian dimekarkan menjadi Kelurahan Talete Satu dan Kelurahan Talete dua, dikuatkan Surat Keterangan No 956/1020/615/1X-2022 dari Lurah Talete Dua tertanggal 13 September 2022 dan Surat Keterangan No : 55/03/XI/xi•2022 dari Kepala Bagian Hukum Setdakab. Minahasa tertanggal I I November 2022.
Dan sehubungan dengan pemekaran kelurahan Talete dihubungkan dengan sertfikat 313 tahun 2013 ditemukan fakta sebagai berikut;
Pemekaran terjadi tahun 1978 dari Talete menjadi Talete Satu dan Talete Dua. Sehingga sertifikat 313 yang terbit tahun 2013 tertulis dengan jelas berada di Talete Satu tidak mungkin fisik tanahnya akan berubah terletak di Talete Dua, sementara pemekaran terjadi dari tahun 1978 dan sudah tidak pernah dimekarkan lagi.
“Kami sangat berterima kasih kepada tergugat I melalui kuasa hukumnya pernah mengirim warkah tanah kepada kuasa penggugat sehingga mempermudah penggugat mempelajari warkah tanah dan boleh mengetahui ternyata sertifikat 313 tahun 2013 kelurahan Talete Satu, merupakan penggabungan atas dua akta jual beli yaitu Akta Jual Beli No 122/2009 dan Akta Jual Beli No 123/2009,” ungkap Heivy.
Dia membeberkan kejanggalan atas penggabungan dua AJB tersebut menjadi satu sertifikat yaitu Sertipikat No 313 tahun 2013 Kelurahan Talete Satu adalah sebagai berikut:
Jual Beli awalnya dilakukan oleh tergugat III dengan dua orang yang berbeda pada tahun 2009 dan timbul dua AJB yaitu AJB No. 122 dan AJB No 123.
Bahwa pada tahun 2013 barulah dibuat sertifikat dengan menggabung dua AJB yaitu AJB No. 122 dan AIB No. 123 sehingga terbitlah Sertipikat No. 313 tahun 2013 Kelurahan Talete Satu.
“Tahun 2017 tergugat III menghibahkan tanah tersebut kepada tergugat I. Sertifikat tertulis Talete Satu kenapa objek tanahnya dicari di Talete Dua. Pada Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No : 1527/BA-71.73/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 tertulis letak fisik tanah di Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah Pada Surat Keterangan No : 1141/2019/1.6/XI/2013 tertanggal I0 September 2013 letak tanahnya ada di Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur, pengumuman data fisik dan data yuridis No. 1479/Peng-71.73/V11/2013 tanggal 10 Juli 2013 tertulis tanah terletak di Kaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A tertulis tanah berada di Talete Satu dan penggunaan tanah maupun keadaan tanah tertulis sebagai tanah pekarangan,” jelas Heivy.
Heivy mempertegas dalam repliknya, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ditemukan fakta:
Tidak ada bukti surat apapun yang menyatakan kalau objek tanah Sertifikat No. 313 tahun 2013 ada di Kelurahan Talete Dua.
“Tidak ada hubungan hukum apapun antara sertifikat 313 tahun 2013 milik tergugat I dengan tanah milik penggugat yang sekarang jadi objek sengketa. Karena tidak ada berkas apapun yang menyatakan kalau objek tanah dari sertifikat 313 tahun 2013 Talete Satu ada di Talete Dua sementara tanah milik penggugat ada di Talete Dua,” kata Heivy.
Dia menyatakan melalui uraian tersebut di atas terungkap kalau tanah terletak di tiga Kelurahan yang berbeda yaitu Talete Satu, Kaskasen Satu, dan Rurukan Satu.
“Dan lebih aneh lagi ketiga kelurahan tersebut berada di tiga kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Timur dan Tomohon Utara,” jelas Heivy.