TERASMANADO.COM – KPU tengah menggencarkan digitalisasi tahapan pemilu, untuk mengurangi kerumitan pemilu serentak tahun 2024. Demikian disampaikan Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon, di hadapan 147 peserta kuliah umum bertajuk Efektivitas Digitalisasi Pemilu 2024 yang digelar Pusat Studi Kepemiluan Himaju Pemerintahan FISIP Unsrat, Kamis (9/3/2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula FISIP Unsrat.
“Semua tahapan pemilu diupayakan dilakukan digitalisasi, kecuali untuk tahapan pemungutan suara,” kata Tinangon.
Dalam paparan materi berjudul “Menakar Efektivitas Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, Tinangon menyebut terdapat empat tujuan digitalisasi tahapan pemilu.
“Tujuan pertama adalah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu,” ungkapnya seraya menyebut beberapa aplikasi yang telah disiapkan KPU untuk setiap tahapan.
“Untuk tahapan penyusunan peraturan, KPU punya JDIH online, untuk tahapan pencalonan ada aplikasi Silon. Pokoknya di setiap tahapan kita terapkan digitalisasi,” terangnya.
Tujuan kedua, menurutnya, adalah meningkatkan pelayanan kepemiluan, dengan memfokuskan pelayanan informasi publik lewat e-PPID, juga publik dapat mengakses data kepemiluan melalui situs opendata.kpu.go.id serta infopemilu.kpu.go.id.
“Selanjutnya, tujuan ketiga digitalisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan tujuan terakhir adalah menciptakan pemilu yang murah atau efisien,” ujar Tinangon.
Menurut Tinangon, penerapan digitalisasi di KPU dilaksanakan dengan dasar hukum UU Pemilu serta PKPU yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan KPU.
“Berdasarkan PKPU SPBE, aplikasi di KPU ada yang sifatnya aplikasi umum dan aplikasi khusus,” sebutnya.
Kuliah umum dibuka Dekan FISIP Unsrat, Novie Pijoh. Selain Tinangon, tampil juga sebagai Nara Sumber: Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat yang juga tenaga pakar kepemiluan KPU, Ferry Liando, serta Anggota Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangelu.
Kuliah umum ditutup Ketua Jurusan Pemerintahan, Welly Waworundeng. Nampak hadir juga beberapa dosen FISIP, di antaranya mantan Ketua KPU Sulut, Trielke Tulung dan mantan komisioner KPU Minahasa, Wiesje Wilar, serta pengurus HIMAJU Pemerintahan dan Pusat Studi Kepemiluan. (IVO)
