TERASMANADO.COM – Anggota Komisi III DPRD Sulut Drs. Boy VA Tumiwa, BSc, SH, MSi memberi perhatian serius terkait dengan upaya mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utatra (Sulut).
Saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dan BPBD, mantan Ketua DPRD Minahasa Selatan (Minsel) dua periode itu meminta agar alat peringatan dini (early warning system) harus terpasang agar mengurangi resiko bencana yang lebih besar dan luas.
“Soal bencana, manusia tidak dapat menerka kapan terjadi. Tetapi dengan kencanggihan teknologi saat ini kita patut waspada paling tidak dengan memasang alat deteksi dini. Apakah Sulut sudah ada atau belum?” tanya Tumiwa, Senin (3/7/2023).
Personel Fraksi PDIP itu menegaskan, ada beberap langkah yang harus menjadi perhatian dan wajib dilakukan untuk mitigasi bencana, yakni menerbitkan peta wilayah rawan bencana, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana, mengembangkan sumber daya manusia, mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, dan embuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana.
Anggota DPRD Sulut dapil Minsel-Mitra yang akan mencalonkan kembali dan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat di lembaga DPRD Sulut itu menyatakan, BPBD bertanggungjawab penuh terhadap berbagai peristiwa bencana baik yang sudah terjadi maupun mitigasi bencana di Sulut.
“Ketersediaan anggaran, logistik serta berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana harus tetap tersedia,” kata Tumiwa.
Saat RDP itu, Kepala BPBD Sulut Joy Oroh melaporkan untuk alokasi anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 10 Miliar. Di mana banyak terserap untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sementara untuk kegiatan yang berhubungan bencana sebesar Rp 1,3 miliar. (IVO)
