TERAS, Manado – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melantik lima kepala daerah bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota pemenang Pilkada Serentak 2020, Jumat (26/02).
Pelantikan dilakukan di Gedung Graha HV Worang Bumi Beringin, Kota Manado. Pelantikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya memakai masker, menjaga jarak, serta tamu undangan dibatasi.
Pelantikan ini juga ditayangkan secara live streaming lewat Youtube, Instagram dan Facebook dari akun Pemprov Sulut.
Sebelum dilantik, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Kumendong, membacakan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
Mereka yang dilantik berdasarkan SK Mendagri, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joune Ganda-Kevin William Lotulung, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar-Petra Yanny Rembang
Kemudian, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk-Wenny Lumentu, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid.
Setelah itu para kepala daerah didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing.
Lalu, masuk pada pengucapan sumpah janji jabatan yang dipimpin oleh Gubernur Olly Dondokambey.
Sebelum mengambil sumpah janji, Olly bertanya kepada kepala daerah yang akan dilantik.
“Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah dan janjinya menurut agama?” tanya Olly.
Selanjutnya, ia mengingatkan kepada kepala daerah bahwa sumpah janji yang saudara-saudara akan ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945.
“Serta tanggung jawab kepada kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui,” katanya mengingatkan.
Lanjut Olly, sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh.
“Sumpah janji adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keiklasan dan kejujuran,” ujarnya.
“Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021. Saya Gubernur Sulawesi Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik,” ucap Olly saat melantik.
Olly yang melantik atas nama Presiden RI Joko Widodo berharap kepala daerah yang baru dilantik menjalankan tugas dengan baik.
“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan,” tuturnya.
Sementara itu, Akademisi FISIP Unsart Ferry Daud Liando menilai, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh para kepala daerah yang baru dilantik agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pertama, perlu adaptasi dengan karakter pasangan masing-masing. Hal ini penting, karena banyak pengalaman, baru enam bulan menjabat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daera sudah konflik.
“Biasanya karena memperebutkan jabatan-jabatan eselon dua. Keduanya merasa sama-sama berhak. Oleh karena itu, perlu adaptasi pasangan untuk saling mengenal karakter masing-masing,” sebut Liando, Minggu (28/2/2021).
Liando menambahkan, wakil kepala daerah jangan bertindak sebagai kepala daereh. Namun, kepala daerah juga jangan dominan karena mereka terpilih berpasangan.
“Konflik kepala daerah bisa saja menggagalkan semua janji-janji kampanye saat pilkada. Sebab, jika akhirnya tidak harmonis maka birokrasi akan terpecah dua gerbong karena memiliki dua matahari. Akibatnya pelayanan publik jadi terbengkalai. Ujungnya masyarakat juga yang rugi,” sebutnya.
Kedua, lanjut dia, adaptasi lingkungan kerja. Sebagian kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang.
“Ada pengusaha, ada tokoh agama, ada kelurga pejabat dan profesi lain. Sehingga langkah pertama adalah beradaptasi dengan dinamika pemerintahan. Perlu menguasai dasar-dasar tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, hingga eksekusi,” paparnya.
Selian itu, kenali ASN yang cocok dan tepat untuk dipromosi menjadi pejabat. Jika yang dipromosikan adalah ASN titipan para tim sukses yang belum berpengalaman, maka akan sangat mengganggu kepala daerah dalam mewujudkan janji-janji kampanye.
Berikutnya, adaptasi politik. Tidak semua kepala daerah memiliki kecakapan dalam berdiplomasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Jika tak dilatih maka berpotensi akan mengggu hubuhan politik dengan DPRD atau fraksi-fraksi lain di DPRD. Program yang diajukan bisa dibatalkan DPRD jika tidak cakap dalam berdiplomasi,” ujarnya.
Perlu juga adaptasi sosial. Perlu membangun hubungan dengan masyarakat umum terutama pada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.
“Sebab, meski memang namun tak 100 persen masyarakat memilihnya saat pilkada. Biasanya tokoh-tokoh yang tidak memilihnya akan berada diposisi oposan atau pengkritik pemerintah. Bagi masyarakat umum biasanya tak akan loyal dan taat. Sehingga bagi kepala daerah yang baru terpilih wajib mendekati pihak-pihak ini agar lancar menjalankan roda pemerintahan pasca pelatikan,” tandas Liando. (SMM)
