TERAS, Manado- Setelah penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Sulawesi Utara TAHUN 2021 oleh Gubernur, maka Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan rapat pembahasan. Dan selanjutnya menyetujui untuk ditetapkan pada Senin (6/9/2021) sore.
Ketua DPRD, Fransiskus Andi Silangen saat memimpin rapat paripurna, membacakan hasil rapat pembahasan dan kesepakatan antara Banggar dan TAPD. Dimana untuk pendapatan pada APBD induk sebesar Rp. 4.097.037.778.188,00 tidak mengalami kenaikan pada Perubahan APBD 2021.
Anggaran belanja Perubahan APBD tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.4.440.388.695.402,00 tidak mengalami kenaikan, namun terdapat perubahan pagu pada jenis belanja sebagai berikut; Belanja Operasi semula dalam angka penyampaian rancangan Perubahan KUA-PPAS 2021 total pagu belanja sebesar Rp.3.022.753.465.920,00 dan bertambah sebesar Rp.4.691.693.485,00 menjadi Rp.3.027.445.159.405,00.
“Dalam perubahan apbd tahun anggaran 2021, Pemerintah Propinsi memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, usaha mikro kecil menengah, perikanan, pertanian dan peternakan, karena sektor ini sangat berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19,” ungkap Ketua DPRD.
Ia juga menyampaikan ada beberapa perangkat daerah yang anggaran bertambah dan berkurang yakni, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta penambahan sub kegiatan baru pada tujuh perangkat daerah.
Dan yang menggembirakan sejumlah aspirasi yang diperjuangkan oleh anggota DPRD Sulut akan masuk dalam APBD P 2021. Di antaranya, Pemerintah Sulawesi Utara, menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai dan tunjangan intensif bagi tenaga kesehatan menjadi skala prioritas dalam perubahan apbd tahun 2021.
Lalu bantuan untuk masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan peternakan yang diusulkan oleh anggota DPRD Sandra Rondunuwu. Regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan kawasan sentra produksi holtikultura Sulut yang diusulkan anggota DPRD, Cindy Wurangian. Dan bantuan rumah yang rusak akibat bencana alam di desa Tumaluntung yang digaungkan oleh Wakil ketua DPRD, Billy Lombok SH. (YSL)
