TERAS, Manado- Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Melky Jakhin Pangemanan terus memperkuat transparansi kinerjanya kepada publik. Usai turun reses ke II tahun anggaran 2022 di daerah pemilihannya Minut-Bitung, politisi PSI itu menyampaikan laporan kerjanya ke masyarakat.
Saat reses, MJP menjaring aspirasi warga Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun aspirasi yang terjaring, antara lain soal infrastruktur desa disampaikan langsung oleh Kepala BPD setempat.
Dimana ada beberapa permasalahan infrastruktur yang sampai saat ini belum juga selesai, mulai dari persoalan Jalan yang awalnya merupakan jalan tani desa tapi sudah berubah menjadi jalan pariwisata yang sudah dilaksanakan pengukuran oleh Dinas PUPR Provinsi dengan melibatkan Pihak Konsultan tapi sampai saat ini belum dilaksanakan Pembangunan.
Selain itu ada juga keluhan terkait Jalan yang menghubungkan SD Transmigrasi Sangkilang sampai Jalan Baru antara Desa Bahoi dan Desa Sangkilang sepanjang 2000 meter.
”Warga juga berharap agar ada Program Rehabilitasi Rumah atau Bedah Rumah dari PUPR dan juga perbaikan Home Stay. Aspirasi dari mantan hukum tua desa Bahoi, bapkan Daud Daleroh yaitu pengaspalan jalan akses ke obyek wisata pantai Bahoi sepanjang 2600 m dan pembangunan dermaga tambatan perahu TRANSIT ke pulau lokasi obyek wisata pulau Lihaga yang sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi serta Pembangunan Tanggul pencegah Abrasi Pantai,” beber MJP.
Di bidang pendidikan, tambah MJP masyarakat berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah untuk sarana prasarana yang mendukung bagi sekolah UPT Sangkilang dan SD GMIM di Desa Bahoi, perbaikan TK/ PAUD karena sebagai sekolah awal para generasi bangsa, TK/PAUD yang ada saat ini minim fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar.
“Selain itu, ada keinginan dari masyarakat agar status SD UPT Sangkilang menjadi SD Negeri,” tambahnya lagi.
Di bidang pariwisata, kata MJP, sebagai bagian dari daerah super prioritas pariwisata, Desa Bahoi memiliki potensi potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satunya Pantai Bahoi yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat.
Selain terkait pariwisatanya, warga juga berharap agar pemerintah juga memperhatikan dermaga transit menuju ke pulau Lihaga yang saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dermaga pernah akan diperbaiki dengan menggunakan dana Bumdes tapi tidak disetujui karena belum ada penyerahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Di bidang pertanian/perkebunan, warga berharap adanya bantuan alat pertanian serta bantuan bibit pertanian dan peternakan. Warga juga meminta adanya pemberdayaan dan pengembangan keterampilan bagi kelompok-kelompok tani yang ada,” jelasnya.
Sedangkan di bidang UMKM, kata MJP, sebagai daerah pariwisata super prioritas tentunya ada banyak hal-hal yang bisa mendukung pengembangan potensi pariwisata. Antara lain para pengrajin, dan untuk itu masyarakat meminta adanya bantuan dari pemerintah terkait hal ini.
“ bidang Perikanan/kalautan, kata MJP masyarakat di Desa Bahoi yang tergabung dalam Kelompok Nelayan “Satria Laut” pernah memasukan permohonan fasilitas bantuan antara lain Long Boat dan Motor NPK, Permohonan Motor Tempel 40 PK untuk perahu penampung sejak tahun 2020 tapi belum terakomodir sampai saat ini,” bebernya.
Bidang umum/lainnya , ada usulang jaringan listrik ke unit 35 UPT Sangkilang dan jaringan listrik ke obyek wisata.
MJP sendiri memastikan akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah. Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat akan disampaikan sesuai dengan kewenangan struktur organisasi pemerintahan,” ungkap legislator yang dikenal vokal dan kritis ini.
Dalam reses ini, selain menampung aspirasi dari warga masyarakat, MJP juga menyampaikan laporan kerja sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
ANGGARAN/DANA RESES DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA
Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berjumlah Rp. 20.318.000, dengan rincian :
a. Biaya Makan Minum Rp. 15.000.000
b. Biaya Sewa Tempat Rp. 4.000.000
c. ATK Rp. 318.000
d. Cetak Rp. 500.000
e. Penggandaan Rp. 500.000
Total : Rp. 20.318.000
(belum dipotong pajak)
Setiap Anggota DPRD juga mendapatkan uang tunjangan reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan uang perjalanan dinas dalam daerah Rp. 370.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000 setiap turun ke daerah pemilihan dalam agenda reses.
Pada Reses Selasa (2/8/2022) di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara telah digunakan anggaran sebagai berikut :
•Biaya Makan minum
– Makanan kotak Rp. 50.000 × 100 orang = Rp. 5.000.000
– Snack Rp. 20.000 x 100 orang = Rp. 2.000.000
•Biaya Sewa Tempat/Biaya Kebersihan
– Rp. 1.000.000
Total : Rp. 8.000.000
(*)
