TERAS, Manado – Pemilu dan Pilkada yang ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai dari kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) yang mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam materi muatan produk hukum. Hal tersebut diungkapkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut,
