Tanggapi Kasus JAK, Agung Laksono: Politisi Golkar Harus Bermoral dan Jadi Teladan

TERAS, Manado- Orientasi dan Tatap Muka (Orientama) Kosgoro 1957 digelar di Grand Kawanua International City (GKIC) Novotel, Rabu (24/2/2021) malam. Berbagai harapan disampaikan oleh Ketua MPO PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, salah satunya adalah lahirnya kader-kader Kosgoro dan Partai Golkar yang terbaik.

“Tujuan dari Orientama bukanlah sekedar berhimpun sebagai suatu paguyuban. Kosgoro 1957 berhimpun untuk memiliki sebuah cita-cita. Berdasar dari sejarah masa lalu yang penuh dengan lika-liku, Kosgoro 1957 juga harus menghadirkan kader terbaik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara serta kesinambungan Partai Golkar,” ujar Agung Laksono.

Dari cita-cita itulah, kata Laksono, dirinya berharap bisa berbicara lebih bagi Indonesia.

“Kita harus menghadirkan kader terbaik di eksekutif, legislatif dan lain-lain. Yang nantinya kader kita bisa terpilih atau dipilih menjadi Presiden RI,” harapnya.

Ditambahkan Laksono, setiao kader Kosgoro 1957 di daerah harus terus menjaga kesatuan itu.

Fakta menarik dan bermanfaat

” Sehingga bisa membawakan Kosogoro ke depan, dan tidak keluar garis organisasi yang malah merugikan bangsa dan Negara.Saya kira inilah cita-cita yang harus kita capai. Makanya kita harus konsisten. Dan Orientama adalah sistem yang akan kita laksanakan terus. Orientama menjadi bagian penting dari organisasi dalam berperan terutama dalam proses pengambilan kebijakan strategis negara,” tandasnya.

“Kita menjadikan organisasi Kosgoro ini salah satu organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi keluarga Kosgoro itu sendiri. Makanya dibutuhkan kaderisasi yang rileks, tidak seperti ruang kelas, biar true effect-lah kaderisasinya. Ada dialogis,” tukasnya.

Terkait dengan kasus Wakil ketua DPRD Sulut dari Partai Golkar, James Arthur Kojongian, Laksono juga ikut mengomentari. Ia bahkan menyampaikan harapannya.

“Saya kira semua itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh pimpinan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, mana yang boleh dan mana yang tidak. Tentu saja dikembalikan kepada Partai Golkar. Saya kira Partai Golkar akan mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam hal tersebut. Kita harap ke depan tidak terjadi lagi seperti itu,” tegas mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 2014 tersebut.

Terkait sikap tegas yang harus diambil Partai Golkar terhadap kasus JAK tersebut, menurut Laksono, bisa saja pemberhentian, peneguran lisan dan secara tertulis, dan bisa pula ada penggantian/perubahan.

“Saya belum bisa mendahului. Tapi tentu kalau diajukan oleh daerah akan ada langkah-langkah yang bisa menjadi cerminan bahwa Golkar sebagai partai bertindak secara objektif. Moralitas yang baik, dan bisa memberi contoh atau suri teladan. Kerja politisi harus bisa menjadi suri teladan,” tutupnya. (YSL)

Latest from Teras Politik