TERAS, Manado- Setelah interupsi anggota DPRD, Yusra Al Habsy soal penanganan Covid-19 di daerah pemilihannya Bolmong Raya yang minim alat-alat kesehatan untuk tes Covid-19, masalah di bidang kesehatan pun disinggung oleh anggota dewan Melky Jakhin Pangemanan dalam interupsinya di rapat paripurna, Senin (6/9/2021) sore.
Ia mendesak Gubernur Olly Dondokambey segera melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi-instansi yang menjadi mitra Komisi IV bidang Kesra. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan, khususnya Kepala Dinkes, yang sekarang dijabat dr Debbie Kalalo.
Menurut dia, di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, Sulawesi Utara makin maju dan makin hebat, tapi juga harus selaras dengan bagimana perangkat daerah itu mengimbangi kerja kerja politik dari Gubernur dan Wagub.
“Yang disampaikan itu adalah temuan kontekstual kita di lapangan. Karena di Bolaang Mongondow itu bukan hanya pak Yusra yang merasakan, Komisi IV saat datang di salah satu SMA, menanyakan apakah mereka sudah pernah dicolok hidungnya (swab antigen, red) dan divaksin, jawaban mereka tidak pernah,” adu MJP.
Bahkan kata dia, ada teman-teman anggota DPRD dari Bolmong, sudah pernah kehilangan penciuman tapi tidak pernah dilakukan testing.
“Nah ini jadi persoalan, padahal semangat kita bersama sekarang menanggulangi kesehatan. Makanya perangkat teknis dalam hal ini perangkat daerahnya, dan kepalanya juga harus dievaluasi. Kalau ini dievaluasi, saya kira akan memberi dampak yang baik bagi upaya kita menanggulangi menangani kesehatan di Propinsi Sulawesi Utara,” katanya.
Menurut politisi PSI ini, masalah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar, karena DPRD memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pelaksanaan PPKM tetapi juga pemberian vaksin yang menjadi karena angka kita masih sangat rendah.
“Saya tahu perjuangan pak gubernur melobi kuota vaksin ini, tetapi juga kan tidak diterjemahkan oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Makanya ini menjadi catatan kiritis bagi kita,” tutupnya.
Sayangnya, Gubernur Olly Dondokambey yang dimintai tanggapannya soal permintaan MJP, mengatakan bahwa hal tersebut adalah penilaian orang.
“Itu kan penilaian orang, bukan pemerintah,” singkat Gubernur sambil tertawa. (YSL)