TERAS, Manado – Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kenly Poluan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tepatnya di Pulau Makalehi dalam rangka menjalankan Program Pengembangan Kampung Pengawasan, Rabu (13/10/2021).
Dalam kesempatan ini, Kenly secara langsung meresmikan Pulau Makalehi yang didalamnya terdapat 3 Kampung (Kampung Makalehi Induk, Makalehi Timur, dan Makalehi Utara) sebagai Kampung Pengawasan.
“Kami ingin membangun perspektif baru, pulau-pulau kecil dan terluar harus jadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Hai ini harus kita lakukan agar daerah kepulauan menjadi halaman depan pembangunan politik ekonomi, jangan terus menjadi halaman belakang seperti yang terjadi selama ini,” ucap Kenly.
Ia menjelaskan Bawaslu harus menjadi penyebab terjadinya perubahan atau percepatan pembangunan ekonomi dan politik.
“Jadi bagaimana kita (Bawaslu) sebagai penyelenggara menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan politik. Walaupun secara starategis kami menjadi wasit dari proses pergantian suatu jabatan politik,” jelas Kenly.
Lanjutnya, kunjungan kali ini juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering dihadapi jajaran Bawaslu didaerah kepulauan.
“Kami juga hadir disini untuk melihat sejauh mana masalah-masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi dikepulauan, agar supaya secara bersama kita dapat mendapatkan solusi untuk memperbaikinya,” terang Kenly.
Lebih lanjut Kenly menegaskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas, agar supaya bisa berdampak baik bagi taraf hidup masyarakat.
“Pemilu dan Pilkada 2024 nanti harus menghasilkan pemimpin yang bagus, banyak anggaran yang nantinya dikeluarkan. Harus ada efek perubahan, karena kalau tidak ada peningkatan taraf hidup masyarakat berarti pemilu dan pilkada dianggap gagal,” tegas mantan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ini.
Kenly menambahkan hal-hal yang berimplikasi pada terpilihnya pemimpin gagal ialah bagaimana seorang calon kepala daerah atau calon legislativ menggunakan politik uang untuk meraup suara.
Menurutnya masalah tersebut harus diantisipasi sejak awal.
“Saya harap masyarakat dipulau ini bersih dari politik uang, jangan sampai terpilih pemimpin yang gagal. Masyarakat harus sadar sejak awal bahwa mengawal pemilu dan pilkada itu menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga dengan ini bisa membawah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutup Kenly.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow saat menjadi narasumber mengatakan Program Kampung Pengawasan yang dicetus oleh Bawaslu Sulut adalah sebagai pendidikan bagi pemilih.
“Kampung Pengawasan adalah sebuah inisiasi dari Bawaslu untuk melakukan apa yang dinamakan sebagai pendidikan pemilih. Bapak ibu akan berproses bersama bicara tentang demokrasi secara menyeluruh dan tidak semata-mata soal pemilu saja,” ujar Sumampow.
Menurut Sumampow pendidikan pemilih itu dibuat jauh hari sebelum Pemilu atau Pilkada berlangsung. Supaya ketika orang masuk dalam Pemilu atau Pilkada sebetulnya secara substansial dia sudah punya kemampuan yang memadai untuk ikut terlibat dalam hal tersebut.
Menyinggung masalah geografis daerah kepulauan Sumampow menyebutkan daerah-daerah seperti ini sering tidak mendapatkan perhatian khusus. “Faktanya memang jarang mendapat perhatian. Banyak sekali urusan-urusan penyelenggara itu berpusat di ibu kota provinsi, sehingga sangat baik ketika saat ada kegiatan seperti ini masyarakat memaksimalkannya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan,” terangnya.
Sumampow juga menyebutkan politik uang harus dibasmi sejak dini. Menurutnya pembangunan kesadaran ini harus dilakukan sebelum tahapan berlangsung.
“Politik uang sulit dibasmi ketika tahapan itu berlangsung, proses pencegahannya dilakukan lewat pembangunan kesadaran yang dilakukan lewat kegiatan seperti ini diluar tahapan agar ruang bicaranya lebih bebas,” sebut Sumampow.
Diketahui Pulau Makalehi adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Makalehi ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro dan jajaran Sekretariat. (YSL)
