Manado, TERASMANADO.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulut Gracia Yubelinda Oroh apresiasi dan mendukung langkah proaktif Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) memperjuangkan penambang rakyat Sulut ke tingkat nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (29/1/2026).
Menurut Gracia, langkah ini dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan Gubernur YSK terhadap ekonomi kecil dan keselamatan para penambang lokal yang selama ini menggantungkan hidup di sektor pertambangan.
Anggota Komisi III ini mengatakan, dengan adanya pengakuan hukum maka para penambang dapat lebih tenang, tertib sekaligus aman. Disamping itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan para penambang dan perekonomian akan berputar. Disisi lain menambah PAD Sulut.
“Selama ini kan belum ada legalitas terhadap para penambang rakyat. Dengan perjuanganPak Gubernur tentunya akan memberikan dampak positif yang besar,” jelas Bendahara Gerindra Kabupaten Minahasa ini.
Sebagaimana diberitakan sebelunnya Gubernur YSK mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi untuk mengakhiri praktik pertambangan rakyat yang selama ini masih berada di wilayah abu-abu hukum.
Menurut Gubernur, negara harus hadir memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat. Ia menekankan bahwa legalitas merupakan kunci agar aktivitas pertambangan dapat berjalan tertib, aman, dan manusiawi.
Dalam forum tersebut, Gubernur Yulius memaparkan tujuh poin strategis terkait pengelolaan WPR di Sulawesi Utara. Di antaranya pengaturan identitas penambang melalui KTP sesuai ketentuan hukum, penambahan alokasi BBM bersubsidi, penyesuaian kebijakan pajak alat berat, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida.
Gubernur juga menekankan pentingnya pembenahan tata niaga hasil tambang rakyat, keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan pendampingan melalui BUMD, serta percepatan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan guna mendukung operasional pertambangan rakyat yang legal dan bertanggung jawab. (ivo)
