TERAS, MANADO- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali turun ke daerah pemilihan untuk mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan (Sosbang). Kegiatan ini dimulai sejak 25 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen mengambil bagian dalam mensosialiasikan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhineka Tungga Ika, Undang-undang 1945 serta Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).
Ia melaksanakan Sosbang di Kabupaten Talaud yang merupakan daerah pemilihannya, dengan didampingi oleh Narasumber akademisi Fakultas Hukum Unsrat DR Donald Mawuntu.
Ketua DPRD menyampaikan pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, untuk menjaga Indonesia utuh meski hidup dalam beragam perbedaan suku, agama, ras dan budaya.
Wakil ketua DPRD James Arthur Kojongian (JAK) juga melaksanakan tugasnya mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan di desa Poopoh dan desa Ranowangko.
“Pancasila adalah dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini dibuat para pendiri Negara untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi dasar hidup bersosial,” kata JAK.
Sedangkan Ketua Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum Raski Mokodompit juga melaksanakan Sosbang di dapilnya Bolmong Raya, tepatnya di Kota Kotamobagu.
Ia memberi penguatan kepada masyarakat soal hidup berdampingan walau dalam perbedaan.
“Kita bersyukur memilik empat pilar bangsa yang menjadi negeri ini rukun dan damai walau dengan banyak perbedaan. Karena itu, semua kita harus terus menjadikan wawasan kebangsaan ini sebagai pedoman dalam hidup berdampingan,” kata Raski.
Selain itu, legislator Johny Panambunan melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) di Kota Bitung. Politisi NasDem ini memilih dua lokasi pelaksanaan sosbang, yakni di Kelurahan Manembo-nembo Tengah dan Kelurahan Winenet Dua, Bitung.
Kesempatan itu, Panambunan mengajak masyarakat terus menjaga pluralisme.
“Tujuannya untuk merawat perbedaan dalam semangat kebhinekaan di Indonesia,” ajaknya.
Dalam kegiatan Sosbang ini, para anggota DPRD didampingi narasumber yang berkompeten. Juga didampingi oleh pejabat dan staf Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. (ADVERTORIAL)
