TERASMANADO.COM – Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (5/10/2023). Kunker ini guna konsultasi terkait mekanisme pembayaran dana konsinasi.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan bahwa semakin maju daerah dan perkembangan infrastukturnya tentunya semakin banyak permasalahan tanah yang terjadi.
“Dalam diskusi, saya sampaikan juga aspirasi yang kami dapat di masyarakat terkait diduga ada beberapa tanah yang bermasalah di Provinsi Sulut,” kata HVK.
Terkait beberapa aspirasi tersebut, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Aria Indra Purnama mengusulkan ke kami dan masyarakat untuk menyurat resmi ke BPN RI.
“Dalam pemaparan, Pak Aria menyatakan jika ada oknum BPN Provinsi dan Kabupaten/kota yang nakal akan dijewer atau punishment. Juga jika ada permasalahan-permasalah tanah yang terjadi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus memperhatikan dampak sosialnya yaitu harus memberikan santunan/kerohiman karena itu ada di regulasi,” kata HVK mengutip pernyataan Aria.
“Semoga diskusi dengan BPN RI memberikan dampak positif buat masyarakat Sulut,” sambung HVK.
Tim Komisi I yang melaksanakan kunker yakni Herol Vresly Kaawoan, Fabian kaloh, Hilman Idrus, Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, dan staf Komisi I DPRD Sulut.
Dalam kunker itu, Komisi I juga diterima Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah, Jerrydeta Perwisijana, Koordinator Wilayah II Sulawesi Utara dan jajaran. (IVO)
