TERAS, Manado – Panitia Khusus (Pansus) Kelompok Kerja (Pokja) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tuntas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023 bersama mitra kerja.
Pokja II bidang Perekonomian dipimpin oleh Nick Adicipta Lomban didampingi Amir Liputo dan Vonny Paat. Koordinator Pokja II adalah Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay.
Sedangkan mitra kerja dari Pokja II ada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Koperasi. Selain itu ada dua Perseroan Terbatas yakni PT Membangun Sulut Hebat dan PT Bank SulutGo.
Diketahui, pembahasan LKPJ Gubernur 2023 ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, Pansus LKPJ yang diketuai Arthur Kotambunan memilih dan menyepakati pembahasan LKPJ menggunakan mekanisme pembahasan lewat Pokja. Hal itu yang mendasari sehingga dibentuk empat pokja.
Pada Selasa (16/4/2024), Pokja II yang dipimpin Nick Lomban menggelar pembahasan dengan semua mitra kerja terkait. Di situ, Lomban menyoroti SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang ada dihampir setiap SKPD, terutama gaji pegawai dan tunjangan serta sisa tender.
Sementara itu, personel Pansus Pokja II Amir Liputo mengatakan, pembahasan bersama SKPD terkait dengan laporan kinerja.
“Jadi berdasarkan laporan kinerja, kami nanti banyak menyoroti soal pencapaian. Target dan progres program tahun 2023 dan kendala-kendala yang ada,” ujar Liputo kepada wartawan.
“Di tahun 2023, Sulut baru melewati badai covid, namun dari hasil evaluasi semua dinas mencapai target,” tambah politisi PKS itu.
Dalam pembahasan ini, Pokja II juga turun langsung ke lapangan. Mereka menyambangi mitra kerjanya.
Pada Senin (22/4/2024), Pokja II menyambangi Kantor Bank SulutGo (BSG). Kunjangan ini terkait pembahasan LKPJ Gubernur 2023. Dari hasil kunjungan itu, Pokja II memberikan apresiasi kepada BSG.
Hal itu disampaikan personel Pokja II Amir Liputo kepada wartawan usai menyambangi Kantor BSG, Senin (22/4/2024).
“Sesuai dengan tugas Pokja II, salah satu mitra yang dibahas adalah Bank SulutGo. Dari penjelasan tadi, tahun 2023 Bank SulutGo memberikan deviden cukup besar kepada Pemerintah Sulawesi Utara. Ada kenaikan yang cukup bagus,” kata Amir didampingi Sekertaris Pokja II Vonny Paat.
Kemudian, kata Amir, nilai dari Otoritas Jasa Kuangan (OJK), BSG nilai dua.
“Dengan nilai itu, semakin kecil berarti dikategorikan bank yang cukup sehat. Selain itu, rasio modal semakin bertambah,” sebutnya.
Katanya, sesuai penyampaian untuk modal Rp 3 triliun yang harus dipenuhi tahun 2024, sudah ada jalan keluar.
“Di mana salah satu korporat terbesar di Indonesia akan ikut serat untuk menanggung risiko-risiko yang ada di Bank SulutGo, sehingga dianggap Bank SulutGo sudah memenuhi syarat dengan modal inti Rp 3 triliun,” ungkapnya.
Untuk agenda selanjutnya, lanjut dia, akan dilakukan pleno pansus. Dalam kunjungan itu, Tim Pokja II didampingi staf Sekretariat DPRD Sulut. Mereka diterima oleh Direktur Pemasaran BSG Pius L Batara dan jajaran.
Dijadwalkan paripurna penetapan LKPJ Gubernur 2023 bakal digelar tanggal 29 atau 30 April 2024. (ADVERTORIAL)
