TERAS, Manado – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, Gedung DPRD Sulut, lantai II, Senin (27/5/2024).
Dalam rapat ini, personel Komisi III meminta penjelasan BPPW terkait fasilitas sarana prasarana di lokasi tujuan relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Kepulauan Sitaro.
“Kami mau memastikan, bagaimana sarana prasarana untuk warga Pulau Ruang. Kita mendorong agar pembangunan bisa dilaksanakan secepatnya,” kata Kapojos.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi III, Amir Liputo mengungkapkan, percepatan pembangunan kawasan permukiman relokasi harus dilakukan.
“Harapan kita, para korban ini tidak terlalu lama di pengungsian,” kata politisi PKS dari Dapil Manado ini.
Kepala BPPW Sulawesi Utara, Nurdiana Habibie menjelaskan, pihaknya akan membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Fasilitas sosial dan umum itu sesuai yang ada di Pulau Ruang yang tak bisa ditempati karena erupsi Gunung Ruang.
Fasilitas itu, lima rumah ibadah, empat sekolah, sarana air bersih dan fasilitas umum lainnya.
“Kami menargetkan pembangunan bisa selesai dalam enam bulan,” ujar Nurdiana yang didampingi Kepala Satker, Prasetya Budi Luhur.
Adapun lahan relokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur Bolsel.
Lahan relokasi ini tak jauh dari permukiman warga korban erupsi Gunung Awu di Pulau Sangihe beberapa puluh tahun lalu.
Sebanyak 301 kepala keluarga (KK) akan direlokasi. Mereka akan mendapatkan rumah tipe 36 plus dapur yang disediakan pemerintah di atas lahan 200 meter persegi.
Ratusan KK dengan 700 lebih jiwa ini berasal dari dua desa di Pulau Ruang yakni Desa Laingpatehi dan Desa Pumpente. (ivo)
