TERAS, Manado – Ketua Bawaslu Provinsi Sulut DR. Ardiles Mewoh, S.IP., M.SI menyampaikan beberapa hal penting terkait pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Ardiles saat membuka sekaligus memberikan arahan dan sambutan dalam rapat evaluasi fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Sulut dalam pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, Jumat (7/6/2024), di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
“Yang pasti sepanjang Pemilu tahun 2024, kalau saran perbaikan dan upaya pencegahan, baru (tahapan) pemutakhiran data pemilih saja sudah 3.000-an saran perbaikan yang kita sampaikan kepada KPU,” ucap Ardiles.
Kemudian, penindakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ada berapa rekomendasi yang kita kirimkan ke Komisi ASN (KASN) yang kemudian memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” kata Ardiles.
Selian itu, kata Ardiles, tidak pidana pemilu sampai hari ini di Sulut, bahkan ada yang masih berjalan satu kasus di Kota Manado.
“Sudah kita limpahkan ke kepolisian,” sebutnya.
“Itu gambaran saja. Bukan memuji diri, tapi paling tidak itu sebagai bagian pertanggungjawaban kepada publik bahwa hal-hal ini yang sudah kita lakukan,” sambung Ardiles.
Ardiles menambahkan, tapi tetap masih ada saja harapan keinginan publik supaya Bawaslu ini punya taring dan lebih garang.
“Itu yang kita perlu mendengarkan catatan-catatan, masukan dari bapak ibu sekalian mulai besok sampai selesai sehingga akan jadi modal, akan jadi bekal bagi kami untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024 dan tahapannya sudah dimulai,” ujar Ardiles yang merupakan mantan Ketua KPU Sulut.
Ia yakin semua pihak yang sudah hadir dalam kegiatan rapat evaluasi ini memiliki banyak saran, ide dan gagasan serta kritikan membangun untuk Bawaslu lebih baik ke depan.
“Jadi ini keinginan kami, ikhtiar dari Bawaslu lebih membuka diri, lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik,” pungkas Ardiles.
Kegiatan ini dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, Steffen Linu, SS., MAP, internal Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, penyelenggara pemilu periode sebelumnya baik KPU maupun Bawaslu, penyelenggara pemilu adhoc, organiasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, dan sebagian besar jurnalis. (ivo)
