TERAS, Manado – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai akan ada lonjakan kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Serentak 2024.
Hal ini diungkapkan Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, pada kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang digelar KPU Sulut di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (13/6/2024).
Lugito mengatakan, selama berlangsung pemilu maupun pilkada, modus politisasi birokrasi banyak ditemukan oleh Bawaslu utamanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan minimal oleh ASN.
“Dan ini jumlahnya nanti akan lebih besar ketika di Pilkada, karena ASN itu punya kedekatan juga dengan peserta pemilu atau calon-calon kepala daerah,” ungkapnya.
Lanjut dia, ASN juga memanfaatkan situasi pemilu sebagai ajang promosi jabatan nanti.
“Kalau saya mau dukung A nanti dari kasubang jadi kabag, kalau tidak mendukung khawatir nantinya sudah kabag digeser lagi ke tempat tidak baik. Semacam inilah kira-kira akan mempengaruhi di pilkada,” ucap Lugito.
Menurut dia, ini harus diantisipasi dan waspadai.
“Meskipun KPU bukan menyelenggarakan pengawasan, ada di Bawaslu tapi KPU juga maintenance ini jangan sampai itu terjadi,” harapnya.
Anggota KPU Sulut yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, ikut mendampingi Ketua DKPP dalam bimtek tersebut.
Koordinator IJTI Wilayah Sulawesi, Amanda Komaling, dipercayakan sebagai moderator.
Bimtek ini dibuka langsung Ketua KPU Sulut Kenly Poluan. Bimtek ini dilaksanakan selama tiga hari mulai 13-15 Mei 2024.
Peserta yang hadir yakni KPU Kabupaten/Kota khususnya Divisi Hukum bersama staf pegawai. (ivo)
