TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung (JG-WKL) menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kantor Bupati.
Dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bupati Joune dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara Ronald Lumbuun disepakati kemitraan dan mendekatkan pelayanan serta memberi manfaat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
“Pelayanan mulai dilaksanakan Selasa (10/09/2024) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Minahasa Utara dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai,” jelas Bupati.
Masyarakat Minahasa Utara yang memerlukan pelayanan, lanjut Bupati dapat langsung ke MPP Kabupaten Minahasa Utara. Adapun pelayanan hukum yang diberikan meliputi, pelayanan pendaftaran konsultasi, pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, pelayanan pendaftaran perseroan perorangan, pelayanan pendaftaran kewarganegaraan.
Pelayanan konsultasi jaminan fidusia, pelayanan pengembalian sumpah/janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pelayanan konsultasi badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Koperasi) serta pelayanan kenotariatan.(VIC)
