TERASMANADO.COM, Manado – Kanwil BPN Sulut angkat bicara terkait informasi dugaan penyimpangan dana DIPA PTSL capai Rp 1 miliar dari Kanta-Kanta di lingkungan Kanwil BPN Sulut untuk pelaksanaan Hantaru 2024.
Kabid Survey dan Pemetaan Kanwil BPN Sulut Ricky Hot Ropanda mengatakan, terkait dengan isu penggunaan dana DIPA sebesar Rp 1 miliar itu untuk kegiatan Hantaru.
Hantaru ini adalah kegiatan selalu setiap tahun diadakan karena ini merupakan hari besarnya Kementerian ATR/BPN yang diperingati setiap tanggal 24 Septermber.
Hantaru ini bukan seolah-olah inisatif dari kantor wilayah. Ini merupakan sudah arahan dari Kementerian, jadi provinsi lain semua menggelar Hantaru.
Kata Ricky, prinsip kegiatan Hantaru tahun ini sesuai dengan arahan dan panduan yang kami terima dari pusat adalah tetap memperhatikan unsur kesederhanaan, kemudian efektivitas penggunaan sumber daya sehingga memang dalam hal penyelenggaraan Hantaru ini tidak terkesan menghabiskan anggaran atau bermewah-mewah.
“Untuk kegiatan Hantaru sendiri di lingkungan Kanwil BPN Sulut, pertama yang disampaikan isu tadi itu tidak betul kalau pengguanaan DIPA PTSL sebesar Rp 1 miliar untuk kegiatan Hantaru,” kata Ricky dalam keterangan pers bersama Serdadu Anti Mafia Tanah Sulut, Jumat (27/9/2024).
Menurut dia, karena kami selaku panitia tetap memperhatikan unsur kesederhanan.
“Jadi kita tidak menggunakan anggara DIPA,” ujar Ricky bersama Herryanto Aritonang Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sulut.
Dari mana sumber kegiatan Hantaru? kata Ricky, itu ada beberapa kegiatan BPN mengadakan kerja sama dengan pihak mitra.
“Kita kan punya stakeholder, di situ kita ada kerja sama melalui proposal memalalui kegiatan Hantaru, kemudian di situ sesuai dengan informasi dari bendahara pun banyak stakeholder yang memang bisa membantu kita melaksanakan kegiatan Hantaru,” kata dia.
Kemudian yang kedua, kegiatan Hantaru ini juga BPN ingin mendekatkan lagi kepada masyarakat sehingga mengadakan fun run atau kegiatan lari bersama dan itu terbuka untuk umum.
“Kita BPN lebih dekta lagi dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu apa porogram-program BPN kerjakan. Isu yang pertama kami sudah bisa pastikan bahwa tidak ada penggunaan atau penyelewengan dana dari DIPA PTSL untuk kegiatan Hantaru,” ujar Ricky.
Sementara itu, Plt Ketua Serdadu Anti Mafia Tanah (SAMT) Sulut Reiner Daniel didampingi Juru Bicara Ronald Ginting mendorong pihak BPN/ATR agar bersikap transparan dan selalu berpihak kepada masyarakat dan patuh terhadap aturan hukum dan Perundang-undangan. (ivo)
