TERASMANADO.COM – Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menghadiri rapat Panitia Kerja (Panja) yang dilaksanakan oleh Komisi IX DPR RI mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait kepesertaan dan kepatuhan iuran, di Gedung Nusantara I, Rabu (07/05/2025).
Dipaparkan Joune, untuk permasalahan defisit Keuangan BPJS Kesehatan secara Nasional dapat berimbas pada pembayaran klaim pada fasilitas Kesehatan di daerah. “Terkait keterlambatan pembayaran atau nilai klaim yang tidak sesuai dapat menyebabkan fasilitas kesehatan, terutama Rumah Sakit swasta, menjadi enggan bekerja sama atau bahkan menurunkan kualitas layanan bagi peserta JKN di daerah tersebut,” kata Joune.
Keterlambatan pembayaran juga berdampak pada terbatasnya pengembangan fasilitas kesehatan di daerah, terutama daerah tertinggal, yang berarti dapat menghambat upaya pemerataan akses layanan.
Lebih lanjut dipaparkan Joune, bahwa terbatasnya aksesibilitas peserta JKN ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang berada di Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T), jumlah fasilitas kesehatan yang minim, tenaga medis yang terbatas serta infrastruktur yang buruk, membuat peserta JKN di daerah ini sulit mendapatkan layanan yang memadai.
Sementara mengenai kesenjangan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan, menurut Joune, antara lain terjadi karena Rumah Sakit dengan fasilitas lengkap dan dokter spesialis cenderung terkonsentrasi di kota besar. “Sehingga peserta JKN di daerah harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan spesialis atau tindakan medis tertentu,” imbuhnya.
Hal lain yang disorot Joune adalah belum optimalnya integrasi sistem dan data yang dapat memperlambat proses administrasi bagi peserta JKN di daerah. “Misalnya, ketidaksesuaian data antara aplikasi dan sistem BPJS bisa menyulitkan peserta saat berobat atau mengurus administrasi lainnya,” katanya.
Lebih lanjut Joune Ganda menyampaikan solusi, untuk mengatasi problematika JKN di daerah, dimana perlu dilakukan upaya terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah dan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya.
“Perlu adanya upaya perbaikan yang optimal berkaitan dengan data kepesertaan, sosialisasi, optimalisasi sistem kapitasi, transparansi pengelolaan keuangan, dan pemerataan fasilitas serta tenaga kesehatan. Selain menggunakan dana transfer ke daerah, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan dana SILPA daerah untuk mengcover pembayaran BPJS masyarakat di daerah,” terang Joune.
Dengan upaya yang terpadu dan sinergis, diharapkan problematika Kepesertaan dan Iuran JKN di daerah dapat diatasi dan program JKN dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rapat Panja ini yang dipimpin Yahya Zaini dan dihadiri sejumlah anggota DPR RI serta diikuti Sekjen Kemenkes RI, Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Kepala BPS, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS kesehatan, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia dan APKASI.(VIC)
