Manado – Banyaknya jumlah warga Sulut yang menjadi korban karena kerja ilegal di Kamboja dan sekitarnya, mendapat perhatian serius Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Carl Schramm. Menindaklanjuti hal ini, Ketua Fraksi Partai Gerindra itu melakukan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut Louis Carl Schramm
Sangihe — Meyke Lavarence resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk masa bakti 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) APEKSU yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (25/6/2025). Dalam sambutannya usai
Bupati Kepulauan Sitaro, Chintya Ingrid Kalangit, bersama Kepala Dinas PUPRPKP Sitaro, Ch Bob Wuaten saat bertemu dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling.
Sangihe — Musyawarah Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (Musda APEKSU) secara Resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchthon Harry Wolff di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (25/6/2025). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Johanis Pilat, Asisten II Gregorius Londo,
TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengambil langkah strategis dengan menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin (23/06/2025), di Gedung BJ Habibie, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Minahasa Utara sekaligus Sekretaris
Manado – Panitia Khusus (Pansus) RTRW menggelar pertemuan dengan eksekutif, Senin, 23 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, terungkap adanya aturan harus ada kesepakatan substansi antara Pemprov Sulut dan Pansus. Ketua Pansus RTRW Henry Walukow menyampaikan bahwa Pansus gerak cepat untuk kesepakatan substansi
Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Manado Hendra Jonna Massie
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Cindy Wurangian
Manado – Sebuah terobosan baru kembali ditorehkan FISIP Unsrat Manado di bawah kepemimpinan Dekan Ferry Daud Liando. Kali ini berhasil lagi mendirikan program studi magsiter (S2) Administrasi Publik (MAP). Pendirian Program Magister tersebut lewat keputusan menteri pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Nomor
