TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tengah mempersiapkan peresmian gedung baru Mall Pelayanan Publik (MPP) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang. Pembangunan gedung MPP ini merupakan wujud komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JG-KWL) dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital yang cepat, terintegrasi, dan profesional.
Pembangunan gedung MPP yang berlokasi di samping pendopo kantor Bupati Minut (eks gedung KONI Minut) berbandrol Rp 4.124.784.090. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan satu atap yang lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.
”Pemenuhan pelayanan publik yang representatif dan terpadu merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemkab Minut,” kata Bupati Joune Ganda.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minut, Richard J. H. Dondokambey, S.STP, menjelaskan bahwa saat ini pelayanan MPP masih berjalan di lantai 1 kantor Bupati dan masih dikoordinir oleh Bagian Organisasi Setda. Di dalamnya sudah tersedia layanan dari DPMPTSP, salah satunya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
”Pelayanan DPMPTSP saat ini sementara konsentrasi percepatan NIB Koperasi Merah Putih, sambil menunggu gedung MPP beroperasi nanti dan diserahkan pemanfaatannya untuk menjadi tanggung jawab koordinasi DPMPTSP,” tutur Dondokambey.
Pihak kontraktor menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan MPP sudah mendekati tahap akhir. Sesuai kontrak, seluruh pekerjaan harus rampung sebelum 28 Agustus 2025.
”Saat ini pekerjaan yang akan kami selesaikan adalah bagian dalam,” ungkap Direktur PT Vavor Indah Jaya, Iswadi, selaku pelaksana proyek.
Ia menambahkan, “Sesuai arahan dan permintaan Pak Bupati, proyek ini sedapat mungkin akan diresmikan tepat HUT ke- Kemerdekaan RI ke- tahun 2025.”Saat resmi beroperasi, Mall Pelayanan Publik Minut akan menyediakan berbagai layanan dari lintas instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, serta lembaga vertikal seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Negeri Airmadidi, dan Pengadilan Negeri Airmadidi.(VIC)
