JAKARTA, TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus mematangkan langkah strategis untuk meraih penghargaan Adipura tahun 2025, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah.
Komitmen ini ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Kevin William Lotulung (KWL) saat mewakili Bupati Joune J.E. Ganda menghadiri undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama 391 kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin (04/08/2025).
Dalam pertemuan tersebut, KLHK memaparkan kebijakan pelaksanaan Adipura Baru, yang menekankan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui pendekatan ekonomi sirkular serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
“Adipura dimaksud membangun rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dari seluruh sektor melalui pendekatan ekonomi sirkular,” tutur Lotulung.
Pemkab Minut sendiri telah menerima hasil penilaian sementara dari Kementerian terkait Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Airmadidi, yang saat ini masih berstatus pembinaan dengan skor 41,15. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Wabup, catatan tersebut mencakup kondisi TPA yang masih open dumping, minimnya fasilitas, belum tersedianya regulasi daerah seperti Perda dan Rencana Jangka Panjang Sektor (RJPS), serta keterbatasan anggaran.
“Berdasarkan data penilaian sementara, persoalan pengelolaan sampah di kabupaten dan kota masih didominasi soal TPA open dumping, anggaran dan fasilitas yang masih sangat minim,” ujar Lotulung.
Pemkab Minut menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan berkelanjutan, termasuk menyiapkan kebijakan pendukung dan perencanaan pembangunan infrastruktur TPA menuju sistem sanitary landfill.
Langkah-langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Kabupaten Minahasa Utara dalam penilaian Adipura 2025 dan sekaligus mendukung upaya nasional menuju zero waste dan zero emission pada tahun 2050.(VIC)
