Airmadidi, TERASMANADO.COM – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyatakan keyakinannya untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penegasan ini disampaikan usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Senin (30/03/2026).
“Saya sangat optimis, karena sejak kami memimpin, tata kelola keuangan terus kami perbaiki dengan metode yang terukur dan selalu dikonsultasikan dengan BPK maupun BPKP,” ujar Bupati Joune.
Lebih lanjut dikemukakan Bupati, bahwa sistem pengelolaan keuangan di kabupaten Minut saat ini telah berjalan baik dan konsisten mengalami peningkatan. “Kalaupun terdapat kekurangan, hal tersebut dinilai masih dalam kategori kecil dan tidak signifikan. Kita terus melakukan improvement dalam kualitas laporan keuangan,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa hasil audit diperkirakan rampung sekitar Mei 2026.
Sementara menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minut Carla Sigarlaki penyerahan laporan keuangan ini, merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD.
“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil kompilasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga peran masing-masing OPD sangat menentukan kualitas laporan secara keseluruhan,” jelasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo yang menerima LKPD, menyatakan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah, termasuk Bupati Joune Ganda yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan rinci terhadap LKPD guna memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Hasil pemeriksaan tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, akan disampaikan kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah laporan diterima.
“Dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar proses audit berjalan optimal,” tandasnya.Kabupaten Minahasa adalah satu dari sembilan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara yang menyerahkan LKPD 2025. Penyerahan Penyerahan LKPD turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.(VIC)
