Manado – Anggota DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara terkait bereder berita galangan kapal di Minahasa Utara tak berizin dan tidak membayar pajak. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, berita tersebut sebagai bentuk pemerasan oleh oknum.
“Jadi ini bentuk pemerasan. Ini ujung-ujungnya pemerasan,” ungkap Tonsu demikian akrab disapa saat diwawancara wartawan di ruang rapat serbaguna Kantor DPRD Sulut, Senin (20/10/2025).
Legislator dapil Nusa Utara itu mengatakan, menanggapi yang dimuat di media bahwa galangan tidak punya izin itu salah.
“Galangan ini ada izin, cuma galangan ini tidak lagi beroperasi. Sehingga yang ada di sana adalah kapal mangkrak semua dan itu milik-milik pribadi bukan milik perusahaan. Milik pribadi yang mereka pinjam tanahnya untuk bangun kapal di sana,” kata Tonsu.
Menurut bupati Sitaro dua periode itu, perusahaan tidak membayar pajak perusahaan ini tidak ada kegiatan. Sampai sekarang tidak ada kegiatan. Jadi memang tidak ada proses jual beli atau apa semua.
“Jadi cuma tanah biasa saja dan ini bukan galangan kapal yang modern tapi cuma galangan kapal tradisional cuma tanah seperti galangan-galangan kapal di alur sungai yang di pelelangan ikan,” ujarnya.
“Bisa langsung lihat di sana. Ini bukan galangan kapal seperti di Bitung perusahaan besar. Ini tanah biasa saja. Dan perusahaan ini mengurus izin galangan kapal belum dibangun galangan kapalnya. Jadi sebenarnya tidak ada galangan kapal yang modern di sana. Jadi cuma tanah biasa saja. Tanah perkebunan,” pungkas Tonsu. (ivo)
