Jakarta, TERASMANADO.COM – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menghadiri rapat diseminasi hasil pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (04/02/2026). APKASI menyoroti persoalan struktural tata kelola pemerintahan desa yang menghambat pembangunan lokal.
Sekretaris Jenderal APKASI, Joune Ganda yang adalah Bupati Minahasa Utara, memimpin delegasi yang hadir. Ia didampingi Wakil Ketua Umum Delis Julkarson (Bupati Morowali Utara), Johannes Rettob (Bupati Mimika), serta Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang. Rapat dibuka Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin usai sambutan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Joune Ganda mengapresiasi evaluasi DPD RI, tapi menegaskan masalah desa bersifat sistemik. “Apkasi memandang permasalahan desa saat ini adalah masalah struktural dan sistemik. Ada fragmentasi kebijakan pusat yang sering kali tidak mempertimbangkan kondisi keuangan serta kesiapan lembaga di daerah,” ujarnya.
APKASI menekankan prinsip rekognisi dan subsidiaritas untuk kembalikan otonomi desa. Desa sering hanya jadi pelaksana program pusat, batasi inisiatif lokal. APKASI khawatir kebijakan seragam seperti alokasi Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih menggerus fiskal desa dasar.
Kebijakan itu berpotensi bebankan APBD kabupaten karena daerah harus tutup kekurangan biaya. APKASI ingatkan tumpang tindih dengan BUMDes yang sudah ada, kurangi ruang gerak desa.
Ditambahkan Wakil Ketua Delis Julkarson Alokasi penyertaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih sangat membebani APBDes. Ditambah dengan kondisi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). “Kami khawatir ini membawa implikasi pada menurunnya pelayanan publik serta penghasilan tetap (siltap) perangkat desa itu sendiri,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Umum Apkasi yang juga menjabat sebagai Bupati Mimika, Johannes Rettob menekankan mengenai sinergi APKASI-DPD untuk desa kuat tanpa lemahkan daerah.(VIC)
