Airmadidi, TERASMANADO.COM – Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap akhir. Bupati Minut Joune Ganda meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti anggaran yang telah disepakati dengan mengedepankan disiplin, konsistensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Penegasan tersebut disampaikan Joune dalam Rapat Paripurna DPRD Minut Pembicaraan Tingkat II Ranperda Perubahan APBD 2026, Sabtu (19/09/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Minut diproyeksikan mencapai Rp913,15 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp37,23 miliar dibandingkan APBD induk yang ditetapkan sebesar Rp875,92 miliar. Sementara belanja daerah naik menjadi Rp1,014 triliun dari sebelumnya Rp887,82 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp90,88 miliar. Salah satu sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setelah persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti secara konsisten, disiplin dan bertanggung jawab sesuai ketentuan,” ujar Joune Ganda.
Joune menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan perubahan anggaran. Menurutnya, tahapan pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses bersama untuk memastikan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Selain Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga membahas penetapan Rencana Kerja DPRD Minut Tahun 2027. Joune berharap rencana kerja tersebut dapat memperkuat pelaksanaan fungsi DPRD sekaligus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk mendorong pembangunan Minahasa Utara yang kompetitif dan berkelanjutan.(VIC)
