MANADO, TerasManado.com – Pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui pengawalan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, sejumlah proyek strategis di kawasan terluar, khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sangihe, didorong masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintah provinsi.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alokasi anggaran sebesar Rp102 miliar, termasuk akses jalan Laine-Pintareng.
Kepastian penganggaran tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026).
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu program prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
Perhatian terhadap pembangunan di wilayah kepulauan ini tidak terlepas dari perjuangan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan lainnya, termasuk Amir Liputo.
Konsistensi DPRD dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat kepulauan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau kawasan terluar dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pulau Salibabu sendiri selama ini menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Kondisi akses jalan yang belum memadai, terutama jalur tanah yang sulit dilalui saat musim hujan, menjadi salah satu persoalan yang menghambat mobilitas masyarakat.
Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, masyarakat diharapkan segera menikmati akses transportasi yang lebih baik.
Legislator dari PDI Perjuangan, Fransiscus Andi Silangen, menilai pembangunan jalan memiliki dampak strategis terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Aksesibilitas yang semakin baik diyakini dapat memangkas biaya dan waktu distribusi barang, memperlancar pengangkutan hasil pertanian dan perikanan menuju pusat-pusat pasar, sekaligus membuka peluang tumbuhnya kawasan ekonomi baru.
“Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta membuka aksesibilitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” jelasnya.
Di sisi lain, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur juga mendapat apresiasi dari anggota Banggar DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban.
Berdasarkan dokumen pembahasan anggaran yang dipelajarinya, Nick melihat pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pada 2027.
Menurutnya, meskipun kondisi fiskal daerah terbatas, pemerintah masih berupaya mencari ruang anggaran melalui restrukturisasi untuk membiayai kebutuhan pembangunan, termasuk di wilayah kepulauan.
“Saya melihat dari dokumen yang ada, fokus Pemprov di 2027 pada infrastruktur. Meski fiskal terbatas, Pemprov tidak hilang akal dengan melakukan restrukturisasi anggaran. Saya apresiasi rencana pembangunan atau perbaikan di kepulauan,” ungkap Nick.
Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung ini mengingatkan agar perhatian terhadap wilayah kepulauan tidak membuat kebutuhan infrastruktur di daerah lain terabaikan.
“Saya berharap mayoritas di kepulauan, tetapi jangan sampai mengabaikan Kota Bitung dan Minut, dapil kami,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Sulut, Henry Walukow SE, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penyusunan RAPBD 2027.
Dalam rapat bersama TAPD, legislator daerah pemilihan Minut-Bitung ini menilai penyusunan anggaran harus benar-benar memperhatikan asas keadilan dan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Henry menyoroti minimnya aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pemerintah daerah.
“Seyogianya sebuah pembahasan harus seimbang. Kami mengerti mekanisme penyusunan dari Rancangan Awal (Ranwal) hingga Musrenbang, namun kenyataannya usulan dari reses maupun Pokkir DPRD sangat minim diakomodir dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),” kata Henry.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kondisi infrastruktur jalan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang Selatan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan.
Menurutnya, kerusakan jalan tersebut bahkan sudah hampir terputus, meskipun persoalannya telah berulang kali disampaikan dalam rapat paripurna maupun melalui penyampaian aspirasi masyarakat saat reses.
“Kalau jalan rusak, masih bisa dilewati. Ini jalannya sudah hampir putus! Sudah berulang kali kami sampaikan lewat Paripurna, bahkan dalam reses terakhir saya tayangkan video dan gambarnya. Tapi saat RKA dibuka, anggarannya tetap tidak ada,” ujarnya.
Henry juga mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan belanja daerah. Menurutnya, efisiensi anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan pengadaan sejumlah aset seperti pendingin ruangan (AC), laptop baru, hingga penggantian fasilitas pengeras suara yang menurutnya masih dapat diperbaiki.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, Henry turut menyoroti implementasi sejumlah peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan bersama DPRD, tetapi dinilai belum didukung alokasi anggaran yang memadai.
Beberapa di antaranya yakni Perda Perlindungan Disabilitas, Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut, serta Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Ia menilai pelaksanaan regulasi tersebut membutuhkan dukungan anggaran konkret, mulai dari penyediaan fasilitas publik ramah disabilitas, pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu, penyelesaian persoalan permukiman di kawasan hutan lindung dan konservasi, hingga pembangunan sistem data gender dan anak.
Henry pun meminta TAPD membuka secara transparan persentase aspirasi DPRD yang telah diakomodasi dalam APBD 2027.
“Saya paham kita butuh efisiensi, tapi harus ada skala prioritas. Penetapan anggaran harus pakai scoring, bukan karena keinginan si A, si B, atau si C. Masih banyak hal urgent menyangkut kepentingan masyarakat yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan dan kritik tersebut, Ketua TAPD Tahlis Gallang memastikan seluruh pertanyaan, pernyataan, maupun catatan yang disampaikan anggota Banggar telah direkam dan akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah.
Rangkaian pembahasan RAPBD 2027 ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan Sulut.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, DPRD Sulut terus mendorong agar anggaran pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat.
Mulai dari pembangunan jalan di kawasan kepulauan dan perbatasan, perbaikan infrastruktur di Minahasa Utara dan Bitung, hingga pemenuhan kebutuhan pelayanan publik serta implementasi Perda.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sulut. (ADVERTORIAL)
