TERAS, Manado – FJ Tumbelaka adalah mantan Gubernur Sulawesi Utara pertama. Saat itu, FJ Tumbelaka juga merangkap Ketua DPRD Sulawesi Utara pertama, yang saat itu Sulawesi Utara masih disingkat Sultara.
Jabatan yang didudukinya waktu itu ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Berikut ini perjalanan FJ Tumbelaka di Sulawesi Utara:
September 1959
FJ Tumbelaka (Broer) dipanggil oleh Sang Ayah, Dokter JF Tumbelaka, di kediaman Jalan Jawa, Gubeng-Surabaya. Jawa Timur. Sang Ayah menanyakan tentang Permesta. Hal ini dikarenakan dokter JF Tumbelaka mengenal beberapa Tokoh Permesta seperti Joop Warouw, DJ Somba (Joes) dan Wim Tenges adalah teman baik dari Sang Anak, FJ Tumbelaka. Joop Warouw adalah mantan atasan FJ Tumbelaka yang sangat dekat dan DJ Somba adalah sahabat karib FJ Tumbelaka sejak sama-sama aktif sebagai Perwira TNI-AD di Jawa Timur.
Oktober 1959
FJ Tumbelaka bertemu dengan Panglima Divisi Brawijaya (sekarang KODAM Brawijaya), Kolonel Soerachman, di rumah pribadi Jalan Ijen 44 Kota Malang Jawa Timur. Timbul gagasan melakukan pendekatan dengan para tokoh Permesta.
Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan khusus dengan jajaran Divisi Brawijaya, antara lain hadir Asisten I/Divisi Brawijaya, Overste (Letnan Kolonel) Soetarto dan Kepala Staf Divisi Brawijaya, Overste Soenarjadi.
Tanggal 21 November 1959
Diadakan pertemuan dengan Panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soerachman, Overste Soetarto dan Overste Soenarjadi yang baru saja timbamg terima menjadi Komandan Komando Operasi MERDEKA menggantikan Overste Moerjid.
Diputuskan mengirim FJ Tumbelaka ke Manado dalam misi sangat rahasia guna melakukan pembicaraan dengan paraTokoh Permesta
Tanggal 5 Januari 1960
FJ Tumbelaka mendarat di Manado. Diadakan pembicaraan dengan Komandan Komando Operasi MERDEKA, Overste Soenarjadi dan Asisten I/Komando Operasi MERDEKA, Kapten Aris. Mukadar. Diputuskan FJ Tumbelaka melakukan orientasi seperlunya dan menentukan rencana usaha selanjutnya.
Tanggal 15 Maret 1960
Untuk pertama kalinya berhasil dilakukan “perundingan” dengan pihak Permesta. FJ Tumbelaka bertemu dengan salah satu Tokoh Besar Permesta, DJ Somba di Desa Matungkas, Tonsea (sekarang Minahasa Utara) di rumah Keluarga Polii (ayah mertua dari Sompie Singal, mantan Bupati Minut) dengan hasil 2 point sangat penting.
Pertemuan berlangsung setelah kurir khusus SH Ticoalu (Tjame) berhasil menghubungi DJ Somba.
Setelah melakukan hubungan Panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soerachman, tanggal 14 April 1960, FJ Tumbelaka melaporkan langsung hasil “perundingan” Matungkas kepada MKN / KASAD, Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta.
Tanggal 25 Mei 1960, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Utara – Tengah (Sulutteng) dengan tugas khusus dibidang Keamanan. AA Baramuli menjadi Gubernur Sulutteng. Hal ini sehubungan dengan terbentuknya Propinsi Sulutteng dengan ibukota di Manado.
Tanggal 9 Agustus 1960, diadakan “perundingan” ke 2 dengan Permesta, antara FJ Tumbelaka dengan DJ Somba, Abe Mantiri dan Wim Tenges di desa Popareng, Teluk Amurang (sekarang Minsel).
Setelah diadakan 7 kali “perundingan” berikut maka pada 4 April 1961 dilakukan penandatanganan penyelesaian Permesta di antara Lopana dan Malenos (sekarang Minsel) antara Panglima Kodam XIII / Merdeka, Brigjend Soenandar Pridjosoedarmo dan DJ Somba dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka dengan upacara militer.
Selanjutnya dilakukan upacara di Woloan, Tomohon yang dihadiri Mayjen. Hidayat dan Brigjend Ahmad Jani, dari Permesta hadir AE Kawilarang.
Selanjutnya dilakukan upacara di Papakelan, Tondano Minahasa dengan inspektur uapcara MKN / KASAD, Jenderal AH Nasution.
Tahun 1962, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulutteng mengantikan AA Baramuli.
Tahun 1963, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Gubernur Sulutteng (definitif) merangkap Ketua DPRD Sulutteng.
Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka menyelesaikan Pemberontakan Darul Islam (DI) di wilayah Sulawesi Tengah. Membangun Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah dan lain-lain.
Pada 23 September 1964, Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka menerima UU Nomer 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara.
Dan selanjutnya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Sulawesi Utara Pertama merangkap Ketua DPRD Pertama Sulawesi Utara. Saat itu Sulawesi Utara disingkat Sultara. (SMM)
*Dokumen keluarga FJ Tumbelaka.
