Jakarta, TERASMANADO.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Forum tersebut membahas strategi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Pertemuan turut dihadiri Ketua APKASI yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
Dalam forum tersebut, Joune menilai penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah perlu diperkuat melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi PAD dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati Joune.
Joune mengatakan, arahan Kemendagri menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, dan menggali potensi PAD secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Minahasa Utara, upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi sistem keuangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas belanja, serta inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi tantangan fiskal. Penguatan kapasitas keuangan daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal, meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.(VIC)
