/

Sampaikan KUA-PPAS APBD-P 2022 ke DPRD Sulut, Wagub: Pemprov Pertimbangkan Dampak Inflasi Akibat Harga BBM Naik

TERAS, Manado- Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2022 dalam rapat paripurna di DPRD, Rabu (14/9/2022).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen itu, Wagub menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi keuangan daerah, maka kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD mengambil tema “Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur”.

“Sedangan prioritas pembangunan meliputi, pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi Covid-19, peningkatan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan serta revolusi mental. Kemudian menurunkan angka kemiskinan dan pegangguran, adaptasi lingkungan dan mitigasi bencara, serta ketersediaan dan distribusi pangan, penguatan UMKM dan industri pengelolaan,” ungkap Wagub.

“Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial, serta memperkuat stabilitas kamtibas dan transformasi pelayanan publik,” tambahnya.

Selain itu, kata Wagub, pada perubahan KUA tahun 2022 ini, Pemprov juga mempertimbangkan dampak inflasi akibat kebijakan pemerintah terhadap penyesuaian harga bahan bakar atau BBM.

“Dimana daerah diarahkan untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM dan nelayan. Juga penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum,” tegas Kandouw.

Adapun perubahan target pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang memiliki total PAD pada APBD induk tahun 2022, sebesar Rp 4.000.115.968.022 diproyesikan berkurang sebesar Rp 234.541.457.933, dan menjadi Rp 3.765.574.510.089.

Pada rapat paripurna tersebut, selain penyampaian KUA-PPAS oleh Wagub, juga dilaksanakan penyampaian tanggapan/pendapat fraksi terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan  Program Jamsostek. Serta paripurna penyampaian laporan kinerja AKD DPRD, dan penyampaian hasil reses ke II tahun 2002, dan tutup buka masa sidang ketiga tahun 2022. (*)

Latest from Headline