Manado, TERASMANADO.COM – Wakil Ketua Pansus RTRW Cindy Wurangian mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut agar dokumen RTRW bisa secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat.
Cindy menyampaikan ini dalam rapat antara Pansus RTRW DPRD Sulut bersama Pemprov terkait penyempurnaan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di ruang serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/6/2026).
“Untuk itu, satu poin saya kemarin memang tidak bisa direalisasikan hari ini, tapi mohon menjadi catatan bagi Pak Sekprov dan mungkin lebih kepada Biro Hukum karena setelah nanti Perda RTRW ini berproses dari penyempurnaan kan masih harus lagi ke Kemendagri untuk registrasi kemudian diberikan lagi kepada gubernur untuk penetapan dan pengundangan terus dikembalikan lagi ke pusat Kemendagri sebagai pelaporan sehingga bisa resmi menjadi perda,” kata Cindy.
Cindy menambahkan, “Pada saat itu sudah resmi menjadi perda, kami sekali lagi mengingatkan agar dokumen-dokumen ini bisa secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat.”
Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, karena kalau hanya mau dibuka dari kertas dan lampiran-lampiran berupa hard copy semua petanya tidak akan terbaca.
“Dan sudah selayaknya kita memberikan akses secara transparan kepada seluruh masyarakat agar semua bisa tahu apa yang tercantum dalam RTRW kita ini,” ujar Cindy.
Sekprov Tahlis Gallang menyatakan, kami sepakat dengan apa yang disampaikan terkait dengan publikasinya bahwa informasi ini harus bisa diakses oleh semua masyarakat. Bukan hanya masyarakat Sulut tapi masyarakat luar juga.
“Karena ini menarik investor juga masuk ke Sulawesi Utara. Mereka akan bisa melihat pola ruang dan struktur ruang yang ada di Sulawesi Utara, sehingga investasi apa mereka akan kembangkan di Sulawesi Utara mereka bisa lihat dari aspek RTRW yang kita susun ini. Kami jamin itu, bu. Terima kasih masukannya,” ujar Tahlis. (ivo)
