TERAS, Manado – Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPID Provinsi Sulut periode 2024-2027 resmi bubar, Sabtu (16/8/2024).
Pembubaran Timsel dipimpin langsung oleh Dra Roosje Kalangi M.Si selaku Ketua Timsel.
Timsel KPID Sulut terdiri dari Dra Roosje Kalangi M.Si, Wakil Ketua Suryanto Muarif, S.Hi MH, Sekretaris Risat Y. I. Sanger S.IP, dan anggota Drs Denny Mangala M.Si, serta Prof Dr Ir Oktovian B. E. Sompie M.Eng.
Ketua Timsel Roosje Kalangi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan DPRD Sulut lewat surat keputusan (SK) Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen S.pB.KBD telah mempercayakan mereka sebagai timsel.
“Sebagai ketua Timsel, atas nama semua anggota menyampaikan terima kasih untuk Pak Ketua juga semua pimpinan dan anggota DPRD terlebih juga ketua dan anggota Komisi I DPRD Sulut,” kata Kalangi.
“Semua kerja telah kami tuntaskan, meski ada dinamika itu bagian dari proses dan tahapan,” tambah mantan birokrat senior yang dikenal juga seorang atlit berprestasi.
Roosje berharap siapapun nantinya yang akan ditetapkan menjadi Komisioner KPID Sulut, akan mampu menjadi regulator yang terbaik bagi dunia penyiaran.
“Kami berharap mereka akan bekerja baik, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia serta ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran,” harap Kalangi.
Sekretaris Timsel Risat Y. I. Sanger S.IP mengatakan, komunikasi dan disinergitas yang baik antara DPRD Sulut terlebih Komisi I diharapkan akan mampu menghasilkan orang-orang yang tepat dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai KPID Sulut.
“Semoga para komisioner ini mampu mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Sulut. Fungsi ini sejalan dengan azas pokok KPID sebagai lembaga yang bersifat independen, yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan dunia penyiaran,” kata Risat.
Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD menetapkan Timsel KPID Sulut terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan unsur pemerintah daerah.
Penetapan ini lewat Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, pada Selasa (30/4/2024) lalu. (ivo)
