Manado – Kualitas pelayanan publik merupakan standar utama good governance di daerah. Keberhasilan pemerintahan di daerah tidak hanya diukur seberapa banyak dalam mengoleksi piagam pengharagaan, tak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD serta serapan anggaran yang baik.
Keberhasilan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik mengandung prinsip keadilan dalam pelayanan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, kelengkapan dan kenyamanan fasilitas pelayanan serta tidak mengandung prilaku suap dalam proses pelayanan.
Bagaimana gambaran umum pelayanan publik di daerah saat ini serta mencari solusi atas tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, maka FISIP Universitas Sam Ratulangi akan membahasnya lewat kegiatan Seminar Nasional dengan topik Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik.
Menurut Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr Jericho Pombengi bahwa kegiatan Seminar Nasional itu akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025, dengan menghadirkan pembicara nasional yakni Dr Yukinda Uang, MSi yang saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera Maluku Utara.
Sedangkan Pembicara Lokal menghadirkan Bapak Drs Marhaen Roy Tumiwa Selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut Katerina Bataha selaku tim kerja kegiatan seminar nasional bahwa kegiatan akan dibuka oleh Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando dan yang menjadi moderator adalah Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Periode 2016-2024 Dr Joyce Rares. Seminar Nasional ini akan dimulai pada pukul 12.00 wita dan terbuka untuk umum.
Dekan Liando mengatakan isu pelayanan publik belakangan ini menjadi menarik untuk di bahas mengingat akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah kedepan dalam memastikan pelayanan pyblik yang baik.
Salah satu tantangannya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Brlanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
“Kami akan membahas masalah ini, semoga saja ada strategi antisipatif agar kebijakan efesiensi itu tidak akan mengurangi kulitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat” kata Liando.
Agile Governance adalah stretegi pemerintah dalam memberikan respon cepat terhadap lahirnya suatu kebijakan.
Liando menambahkan bahwa pemerintah daerah harus punya inovasi atau strategi agar kebijakan pemangkasan itu tidak berdampak pada terganggunnya pelayanan publik di daerah. (*/ivo)
