Manado – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Louis Carl Schramm menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan se-Sulut harus bersih dari praktik nepotisme dan konflik kepentingan.
“Tidak boleh ada nepotisme,” tegasnya, Rabu (28/5/2025).
Hal ini ditegaskan Schramm menyusul banyaknya protes yang disampaikan warga lewat media sosial, di mana ada pengurus koperasi diduga adalah keluarga dari perangkat desa/kelurahan, bahkan ada pengurus didominasi partai tertentu di suatu wilayah.
“Pengurus Koperasi Merah Putih di setiap desa/kelurahan se-Sulut harus transparan. Kalau tidak sesuai masyarakat boleh keberatan,” ungkap Schramm.
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga dengan tegas meminta perangkat daerah terakit baik provinsi hingga kabupaten dan kota dapat memperhatikan hal ini.
“Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari kepala dinas Koperasi Provinsi dan Kadis Koperasi Kabupaten/Kota. Kalau perlu harus dievaluasi,” kata Schramm.
Bahkan sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi di Jakarta menegaskan larangan keras terhadap praktik nepotisme dalam pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyoroti potensi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang bisa muncul jika pengurus diisi oleh kerabat kepala desa. (ivo)
